Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, MEDAN-Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Shohibul Anshor Siregar menegaskan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung maupun melalui DPRD hanya prosedural. Menurutnya, pelaksanaan demokrasi yang terjadi selama ini tidak memikirkan kepentingan rakyat, tetapi hanya sebatas keinginan elite untuk mempertahankan oligarki.
"Demokrasi yang terjadi selama ini di negara ini hanya sebatas prosedural, termasuk pelaksanaan Pilkada. Kalau bicara demokratis, keduanya sama-sama demokratis, baik langsung dipilih rakyat maupun secara perwakilan melalui DPRD," ujar Shohibul, saat menjadi narasumber Nusantaraterkini Podcast, yang ditayangkan di youtube Nusantara Terkini, Rabu (14/1/2026).
Baca Juga : Manuver Politik di Balik Wacana Pilkada DPRD: Upaya Ologarki Mengunci Kemenangan Elite
Menurut Shohibul, dasar dirinya menyebutkan pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) demokratis, adalah sila ke-4 Pancasila, yang menyebutkan kata perwakilan dalam pengambilan keputusan. Namun, kata dia, dalam prakteknya keterwakilan ini tidak berjalan sebagai mestinya yang disyaratkan dalam sistem demokrasi itu sendiri.
"Dalam demokrasi secara gamblangnya adalah apa yang anda (rakyat, red) mau. Pertanyaannya apakah lembaga legislatif mulai dari pusat (DPR) hingga daerah (DPRD) sudah mewakili kepentingan rakyat sebagai lembaga perwakilan itu. Jawabannya jelas tidak," tegas Shohibul.
Shohibul bahkan mengatakan, pelaksanaan demokrasi di negara ini "jahat". Alasannya, apa yang diterapkan oleh para kontestan pemilu, dalam hal ini partai politik tidak ubahnya sebagai rutinitas untuk menjadi penguasa dan berbagi kekuasaan. Hal ini, katanya, ditunjukkan dengan regulasi dan perundang-undangan yang disusun oleh lembaga perwakilan rakyat ini tidak benar-benar bertujuan untuk kepentingan rakyat.
"Kita sudah pernah melaksanakan pilkada melalui DPRD, juga sudah melaksanakan Pilkada langsung. Hasilnya, tetap sama tetap begitu, dan boleh dikatakan tidak seusai keinginan rakyat. Karena sistem selama ini tetap dikendalikan oleh elite di Jakarta yang secara mutlak menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerah. Dan kita rakyat ini tidak bisa berbuat apa-apa dengan sistem yang ada selama ini," ungkap Shohibul.
Perwakilan Sungguhan
Dengan berbagai dinamika tersebut, Shohibul Anshor Siregar dengan berbagai kalangan sudah menyiapkan naskah akademik yang nantinya diharapkan menjadi solusi. Menurutnya, gagasan-gagasan yang dirangkum dalam naskah akademik tersebut akan menjadi mewujudkan lembaga perwakilan sungguhan yang benar-benar mewakili entitas negara ini.
"Ada sekitar 11 organisasi yang lahir sebelum negara ini merdeka. Libatkan mereka dalam lembaga perwakilan mulai dari DPRD kabupaten/kota, DPRD Provinsi hingga DPR RI. Mekanismenya, memberikan kuota untuk mereka tanpa melalui pemilihan, semacam utusan golongan. Sehingga mereka yang nonelection ini bisa melawan hegemoni pihak-pihak yang ingin mempertahankan oligarki itu," paparnya.
Baca Juga : Pilkada via DPRD: Antara Penyanderaan Politik Parlemen dan Rapuhnya Legitimasi Daerah
Bahkan, katanya, gagasan yang akan disampaikan pihaknya kepada pihak terkait di Jakarta tersebut, termasuk kemungkinan rakyat sebagai konstituen bisa mengoreksi bahkan memberhentikan anggota legislatif yang tidak melaksanakan tugasnya atau tidak sesuai dengan visi misi yang ia sampaikan saat mendaftar.
"Harapan kita, dengan sistem seperti ini semua elemen di negara ini bisa terwakili, dan sistemnya juga bisa menghasilkan pemimpin dan kepala daerah yang benar-bebar mengerti kondisi rakyat dan keinginan rakyat yang ia pimpin," pungkasnya.
(Emn/Nusantaraterkini.co)
