Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, IKN - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) turut membawa dampak positif bagi masyarakat.
Namun, pembangunan Kota Nusantara ini juga menimbulkan dampak lain seperti persoalan lahan, air bersih hingga polusi debu, yang dirasakan masyarakat sekitar di IKN.
Menanggapi adanya keluhan masyarakat terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan kalau pemerintah selalu mengajak bicara masyarakat untuk mengatasi dampak yang timbul dari pembangunan IKN.
Baca Juga : Gugatan tak Mendasar, Pasangan Amir-Jiji Segera Dilantik jadi Wali Kota Binjai
"Kita ini kan selalu mengajak bicara partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan," katanya dalam keterangan yang diterima NusantaraTerkini.co, Rabu (14/8/2024).
Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan setiap pembangunan pasti menimbulkan dampak.
"Tapi yang namanya bangun itu, kalau gak ada suara tang teng tang teng enggak bangun," tukasnya.
Baca Juga : Transisi Kepemimpinan, Prabowo Minta Calon Wamen Tancap Gas Kerja Maksimal
Diberitakan sebelumnya, warga di sekitar IKN berharap kepada pemerintah agar kiranya fasilitas layanan listrik dan air bersih bisa lebih baik lagi.
Harapan ini diungkapkan salah seorang pedagang Rusmina (45) ketika ditemui NusantaraTerkini.co di warung yang dijadikan rumahnya di pinggir jalan di Kabupaten Penajam Utara, Sabtu (27/7/2024).
"Di sini kan gak ada penerangan PLN," katanya.
Rusmina mengatakan untuk mencukupi kebutuhan listrik sehari-hari dan berjualan di warung kelontongnya, ia menggunakan daya listrik dari genset.
"Penerangan pakai genset," ucapnya.
Selain fasilitas listrik dari PLN, Rusmina juga berharap agar fasilitas air bersih bisa dirasakan.
"Harapannya minta air bersih, minta penerangan PLN," harapnya.
Hal senada juga disampaikan Tokoh Masyarakat Adat di Kecamatan Balikpapan Barat, Syamran.
Ia mengatakan pembangunan IKN yang membuka lahan, menimbulkan permasalahan soal lahan warga yang belum mendapatkan solusi atau ganti rugi.
Syamran pun meminta agar Presiden Jokowi memperhatikan nasib masyarakat kecil yang hanya memiliki surat segel sebagai bukti kepemilikan lahan.
"Tapi yang kami harapkan selalu hak masyarakat di bawah diperhatikan. Yang mana belum direalisasi belum dibayar mohon diperhatikan," ujar Syamran.
(cw5/nusantaraterkini.co)
