Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
nusantaraterkini.co, JAKARTA - Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menyoroti komunikasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kurang berjalan dengan baik terkait sengketa batas empat pulau yang diperebutkan Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, yang berdasarkan Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138/2025 dipindahkan dari Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara.
Menariknya, secara geografis, pulau-pulau tersebut hanya berjarak 4,7 km dari pantai Aceh. Sementara dari Sumut berjarak 22 km. Wilayah ini pun disebut-sebut kaya dengan sumber daya alam.
Baca Juga : Hendri Satrio: Analisis Politik Bukan Horoskop, Jangan Hanya Dipercaya Ketika Enak Didengar
Menurut Hensat sapaan akrabnya, sengketa tersebut tidak seharusnya ditangani Presiden Prabowo Subianto langsung, bila komunikasi Tito berjalan dengan baik.
“Kalau komunikasi dilakukan dengan baik, masalah ini bisa selesai di level menteri,” kata Hensat, Rabu (18/6/2025).
Hensat mengatakan, Tito seharusnya melakukan konsultasi dengan tokoh-tokoh Aceh sebelum mengeluarkan keputusan yang menuai polemik tersebut. Alhasil Prabowo tidak harus turun tangan atasi sengketa ini.
Baca Juga : Pakar Komunikasi Politik Sebut Strategi Komunikasi Istana Membaik dan Lebih Responsif
Hensat juga menilai, sengketa empat pulau tersebut menambah rentetan panjang masalah komunikasi yang melibatkan menteri-menteri Kabinet Prabowo.
Ia menekankan, komunikasi yang buruk tidak hanya memicu konflik, tetapi juga membebani Presiden Prabowo, yang seharusnya fokus pada agenda strategis nasional.
“Ini menambah daftar panjang menteri Prabowo yang merepotkan presidennya akibat masalah komunikasi, sejak awal komunikasi ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi kabinet Prabowo,” tegasnya.
Baca Juga : Pakar Nilai Sanksi Blacklist Lebih Efektif Tekan Politik Uang
Lebih lanjut, pendiri lembaga survei KedaiKopi ini menekankan komunikasi yang efektif menjadi elemen krusial dalam menjalankan roda pemerintahan.
Menurutnya, kegagalan dalam membangun komunikasi yang baik berisiko memperburuk dinamika di dalam kabinet dan memicu masalah yang sebenarnya bisa dihindari.
Hensat pun menyarankan agar para menteri memperbaiki komunikasi dan lebih cermat dalam pengambilan keputusan.
Baca Juga : Anies Baswedan: Generasi Emas Harus Kuasai AI Tanpa Kehilangan Integritas dan Daya Kritis
(cw1/nusantaraterkini.co).
