Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memuji jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui program Reforma Agraria.
"Bapak/Ibu sekalian adalah para pendekar yang men-deliver (mengantarkan) keadilan, luar biasa," tuturnya dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, dilansir Kompas.com, Senin (11/3/2024).
Bendahara keuangan negara itu menilai, dari sisi sinergi pengurangan kemiskinan melalui program Reforma Agraria, Kementerian ATR/BPN adalah motor penggerak utama.
Baca Juga : Menkeu Baru Jalan Baru: dari Neolib ke Ekonomi Kerakyatan?
Menurutnya, banyak negara yang pertumbuhannya tinggi, tetapi memunculkan ketimpangan karena pertumbuhan tinggi itu hanya didorong oleh capital yang besar, sedangkan di Indonesia dijalankan Reforma Agraria.
“Ini akan membuat kita menjadi negara yang tetap tumbuh tinggi, terwujud pemerataan, namun kemiskinan turun,” lanjut dia.
Sri Mulyani melanjutkan, dia memandang peran penting dari Kementerian ATR/BPN dalam perekonomian Indonesia.
Baca Juga : Purbaya Jabat Menkeu, Legislator Ingatkan Ekonomi Berdikari dan Inklusif
Menurutnya, untuk mencapai Indonesia Maju pada tahun 2045, tidak mungkin tanpa adanya pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkualitas.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi membutuhkan produktivitas, yang artinya aset berupa lahan di Indonesia juga harus produktif.
"Kita harus membangunkan (aset yang tidur) dan make sure (memastikan) aset, terutama yang penting di dalam mendorong kegiatan investasi," tambah Sri Mulyani.
Baca Juga : Messi Kagumi dan Puji Kehebatan Cristiano Ronaldo
Permasalahan lahan dalam konteks investasi menjadi penting. Sebab, investor yang datang ke Indonesia pasti membutuhkan kepastian hukum hak atas tanah yang mau ditempati untuk berusaha.
Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan kepastian hukum, meyakinkan bahwa Indonesia mampu menciptakan tata ruang yang membuat kegiatan produktif itu menjadi melonjak dan mendukung pembangunan, serta pemerataan. (rsy/nusantaraterkini.co)
