Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Kebijakan PT Agrinas mengadakan mobil pick up operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dari produk India memantik kritik keras dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Sultan Baktiar Najamudin.
Ia menilai langkah BUMN tersebut bukan sekadar keputusan bisnis, melainkan kebijakan strategis yang sarat implikasi politik dan ekonomi nasional.
Baca Juga : Ketua DPD: Pembatasan Kunjungan Taman Nasional Komodo Rugikan Pariwisata Nasional
Menurut Sultan, keputusan pengadaan yang bersifat mandatory itu menunjukkan ketergesaan sekaligus minim sensitivitas terhadap kondisi industri otomotif dalam negeri yang tengah menghadapi tekanan berat.
Baca Juga : Ketua DPD: Revisi RUU Kesejahteraan Sosial Kunci Perkuat Ketahanan Nasional
“Dalih efisiensi dan kelayakan bisnis tidak boleh menjadi tameng untuk mengabaikan kepentingan industri nasional. Ini bukan transaksi biasa, ini proyek yang dibiayai negara dan membawa simbol kedaulatan ekonomi desa,” tegasnya, Jumat (27/2/2026).
Sultan menilai kebijakan tersebut berpotensi menciptakan paradoks di tengah agenda besar pemerintah mendorong hilirisasi dan penggunaan produk dalam negeri.
Baca Juga : Dirut Agrinas Mangkir dari RDP, Kebijakan Impor 105 Ribu Pikap dari India Disorot Tajam
Alih-alih membuka lapangan kerja baru, impor kendaraan operasional justru berisiko memperdalam tekanan terhadap sektor otomotif nasional dan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Baca Juga : DPR Tegaskan Isu Penutupan Alfamart–Indomaret Hoaks, Wacana Pembatasan Gerai Desa Jadi Sorotan
Ia menegaskan, pemerintah seharusnya memanfaatkan momentum pengadaan kendaraan KDMP untuk menggerakkan rantai pasok industri dalam negeri—dari pabrikan, komponen, hingga UMKM pendukung.
“Dengan skala kebutuhan nasional, ini bisa menjadi stimulus besar bagi industri otomotif kita. Tapi kalau justru diimpor, apa pesan politiknya? Di mana keberpihakan pada produk Merah Putih?,” ujarnya.
Mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu bahkan menyebut kebijakan PT Agrinas masih terbuka untuk ditinjau ulang. Ia mendorong Kementerian Perindustrian turun tangan memastikan industri nasional diberi ruang bersaing secara adil, termasuk dalam hal penyesuaian harga dan spesifikasi.
Lebih jauh, Sultan mengingatkan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar proyek distribusi logistik, melainkan simbol kemandirian ekonomi desa.
Karena itu, setiap rantai pengadaan—termasuk kendaraan operasional—seharusnya mencerminkan semangat tersebut.
“Kita ingin Koperasi Merah Putih benar-benar Merah Putih. Sarana, produk, hingga jasa yang berputar di dalamnya harus mengutamakan karya anak bangsa,” tandasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
