Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, MEDAN - Safari Dakwah dan Doa Keselamatan Menyambut PON XXI Aceh-Sumut 2024 yang digelar Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni menuai kritik pedas.
Presidium Satgas Anti Kecurangan Pilkada yang juga kader PDI Perjuangan, Sutrisno Pangaribuan menyorot kegiatan keliling daerah kabupaten/kota yang dilakukan Fatoni.
Sutrisno menduga Fatoni sengaja membungkus safari politik dengan kegiatan keagamaan yang semestinya lebih layak dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumut.
Baca Juga : PDIP Sumut Tolak Pilkada Lewat DPRD: Ide Sesat Pembunuh Demokrasi
"Dugaan politisasi kegiatan keagamaan tersebut terlihat dari keterlibatan kepala daerah yang telah mengantongi surat rekomendasi dari sejumlah Parpol untuk maju sebagai bakal calon Gubernur Sumut. Bahkan Agus Fatoni secara sengaja memberi panggung kepada kepala daerah tersebut untuk menyapa warga," sebut Sutrisno.
Sutrisno mencatat, safari tersebut sudah digelar di sejumlah daerah, di antaranya Kota Medan, Binjai, Langkat, Asahan, Batubara, dan Tanjung Balai.
"Tampak Agus Fatoni, sama sekali tidak mengundang, memberi panggung kepada para mantan Gubernur, termasuk Edy Rahmayadi (Gubsu 2018-2023). Padahal jika dukungan luas menyemarakkan PON ingin didapatkan, maka para mantan Gubsu lah yang lebih pantas diberi kesempatan menyapa warga," analisisnya lagi.
Baca Juga : Sutrisno Pangaribuan: Tidak Ada Ruang Bagi Tindakan Rasis di PDI Perjuangan
Mantan Anggota DPRD Sumut 2014-2019 ini juga menyebut, jika Agus ingin adanya doa bersama untuk kesuksesan PON, ia bisa melibatkan MUI, PGIW, KWIW, PWNU, PW Muhammadiyah, PW Al Wasliyah, PW Agama Hindu, Budha, Konghuchu, dan PW Penganut Aliran Kepercayaan TYME Tingkat propinsi.
"Kegiatan doa bersama di tingkat kabupaten/ kota juga dapat digelar di daerah masing- masing. Bukan malah Agus Fatoni yang berkeliling daerah, itu sangat kentara motif politiknya, apalagi sampai membawa ASN dan mengundang figur calon kepala daerah yang sudah dapat rekomendasi partai," nilai Sutrisno.
Karena alasan tersebut, Sutrisno minta Mendagri segera mencopot Agus Fatoni sebagai Pj Gubernur Sumut.
"Jika Agus Fatoni tetap dipertahankan, maka diduga akan ada mobilisasi dukungan politik dari ASN kepada calon gubernur tertentu. Itu akan merusak tatanan demokrasi dan mengorbankan ASN dan rakyat," pungkasnya sembari mengutuk tindakan- tindakan yang bertentangan dengan prinsip netralitas ASN.
“Kami mengutuk Pj Gubernur, Pj Bupati dan Pj Wali Kota yang tidak netral dan melakukan tindakan abuse of power dalam mendukung calon kepala daerah tertentu, baik mendukung calon gubernur maupun bupati/wali kota”.
"Begitu juga kepada para bakal calon kepala daerah yang mencoba menarik-narik ASN dalam kegiatan politik praktis. Kami mengutuk semua calon kepala daerah yang merusak, memanfaatkan, mengeksploitasi ASN dalam rangka memenangkan Pilkada”.
(cw3/nusantaraterkini.co)
