Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
nusantaraterkini.co, Menarik menyimak tulisan Bung Syahganda tentang "diplomasi sayur lodeh" diatas. Indonesia butuh pemimpin negarawan yang berintegritas, komit, bersih dan jujur serta mempunyai akal sehat yang waras untuk menyelesaikan semua masalah kebangsaan diatas nasionalism dan kepentingan rakyat.
Ukurannya dibuat sederhana dimana semua kebijakan memberikan kejelasan dan kemudahan lapangan kerja, harga sembako yang terjangkau, ketersediaan pangan, sandang dan papan bagi semua rakyat pada golongan klas sosial ekoniminya masing-masing.
Baca Juga : Rocky Gerung dan Patriotisme Sufmi Dasco Ahmad: Catatan Atas Pertemuan Sayur Lodeh
Eksistensi sejati peran pemerintah adalah membuat akses ekonomi, sosial, politik dan adil dan merata. Kelas sosial ekonomi di masyarakat baik yang miskin maupun kaya tersenyum bahagia karena kebijakan dan akses yang pembangunan pemerintah di segala bidang. 4 bulan pemerintahan Probowo, belum ada kebijakan fundamental yang dirasakan positif oleh rakyat. Label omon-omon menjadi olok-olokan pengamat dan orang-orang berpendidikan.
Saat ini yang terjadi adalah antitesa janji presiden, pajak naik bahkan semua dipajaki, sekolah masih bayar, kurs rupiah tidak terkendali, kelas menengah turun, PHK dimana-mana, pertumbuhan ekonomi stagnan, akses usaha hanya untuk golongan tertentu, dan masih banyak PR janji yang tak terwujud. Intinya masih banyak kebijakan pemerintah yang amburadul dan tidak berpihak ke rakyat.
Kopdes alah mak
Menyoal koperasi desa (kopdes), oleh kaum gemoy disanjung, namun bagi saya yang sejak mahasiswa menggeluti koperasi ini antitesa karena presiden menjalankan paradoks dalam bukunya bukan menjalankan transformasi bangsa. Kenapa saya membuat label tersebut?
Karena: 1) tidak ada konsep dan sejarah dunia dan nasional koperasi sukses di bangun dengan pendekatan top down. Koperasi gerakan sejati dari kepentingan dan kebutuhan rakyat anggota yang mendirikan.
Koperasi gerakan sosial, ekonomi dan budaya bukan kepentingan konsolidasi sosial politik untuk kepentingan elektabilitas dan mempertahankan kekuasaan.
2) banyak fakta dan sejarah kegagalan koperasi yang dibentuk secara top down secara nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang menghamburkan dana triliunan rupiah dengan tingkat keberhasilan persentase kecil sekali.
Program PNPM, KUD, Koptan, BUMP, Bumdes, Kopwan di Jatim, Koperasi RT/RW dibeberapa Kab/Kota. Keberhasilanya tidak sebanding dengan uang negara yang di gelontorkan. Apakah ini akan diulangi lagi? Jangan sampai pendekar ekonomi pro rakyat seorang nasionalis presiden Prabowo mengulangi kesalahan yang sama, karena akan di catat dalam sejarah seperti keledai yang terantuk batu berkali-kali.
3) pertanyaannya kanapa yang di bangun kekuatanya dari kelembagaan yang sudah ada dan sudah sukses untuk implementasi program hilirisasi industri, kedaulatan pangan dan pemberdayaan ekonimi rakyat di pedesaan dan kelompok marginal? Jika program ini dipilih akan lebih cepat hasil jadinya, produktivitasnya, konsolidasi institusinya dan budaya komunitasnya sudah terbentuk.
Presiden masih punya waktu untuk melakukan perubahan kebijakan urungkan kopdes merah putih, perkuat kelembagaan di pedesaan yang sudah ada dengan pendekatan yang lebih intensif untuk mendampingi rakyat berdikari secara ekonomi dan sosial.
Catatan atas tulisan Bang Ganda ini untuk dibincangkan dalam perdebatan wacana, dalam merumuskan model pemberdayaan sosial ekonomi yang lebih menjamin keberhasilan. Tetapi kali pemerintah tidak mau menerima masukan ini akan karena gengsi birokratik politik, maka bangsa ini masuk kategori bangsa yang tidak demokratis, yang pemimpinnya sok pintar dan paling hebat.
Penulis : Dr. Agung Sudjatmiko, Ketua Harian Dekopin RI dan eks ketua Koperasi Pemuda Indonesia
(Dra/nusantaraterkini.co).
