Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co,, JAKARTA-Stabilitas politik yang dinikmati pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di awal masa jabatannya kini berada di persimpangan jalan akibat isu-isu fundamental yang mulai menyentuh titik jenuh publik. Walaupun visi Asta Cita telah dijabarkan sebagai landasan operasional pemerintah, realita di lapangan mengenai sempitnya lapangan pekerjaan dan ancaman kerusakan ekosistem menjadi variabel yang sangat sensitif bagi persepsi masyarakat.
Jika tidak dikelola dengan strategi komunikasi dan kebijakan yang tepat, sentimen positif yang saat ini masih terjaga diprediksi akan mengalami penurunan signifikan dalam waktu dekat.
Baca Juga : Prabowo Soal Penertiban Kawasan Hutan: Kita Lawan Penyimpangan Puluhan Tahun
Nurul Fatta, pengamat politik dari Politika Research & Consulting (PRC), menyoroti adanya paradoks besar antara komitmen kesejahteraan dan praktik eksploitasi sumber daya alam. Ia melihat bahwa di balik tingginya angka kepuasan publik yang ada saat ini, terdapat kegelisahan yang mendalam terkait masa depan ekonomi rumah tangga dan kelestarian lingkungan.
Fokus pemerintah pada perluasan lahan sawit di wilayah timur Indonesia, khususnya Papua, dinilai sebagai langkah yang tidak sejalan dengan semangat mitigasi krisis iklim global yang tengah menjadi sorotan dunia.
“Ketersediaan kerja masih menjadi kecemasan utama masyarakat, sementara kebijakan lingkungan justru menunjukkan kontradiksi. Kebijakan ini menunjukkan ketidaksensitifan terhadap krisis lingkungan,” kata Nurul Fatta dalam analisisnya, Minggu (28/12/2025).
Kritik ini juga menyasar pada cara pejabat publik merespons keberatan dari masyarakat sipil. Nurul menilai bahwa sebuah pemerintahan yang sehat seharusnya menempatkan kritik sebagai instrumen evaluasi, bukan sebagai ancaman keamanan. Lemahnya pola komunikasi yang dilakukan oleh jajaran kabinet saat ini dikhawatirkan akan menjauhkan pemerintah dari rakyatnya sendiri, yang pada akhirnya dapat melemahkan pilar-pilar demokrasi di Indonesia.
Ketegangan ini dianggap sebagai alarm bagi Presiden untuk segera melakukan penataan ulang pada cara para pembantunya berinteraksi dengan publik.
“Ketika eksploitasi alam terus dibiarkan, komunikasi pejabat publik tak kunjung diperbaiki dan malah melukai rakyat, demokrasi dilemahkan, sementara kritik dianggap ancaman dan diabaikan, maka jangan berharap apa yang dicita-citakan Presiden tercapai,” ujar Nurul, seperti dilansir RMOL.
Lebih jauh lagi, kegagalan dalam menyatukan narasi pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan hidup bisa berdampak fatal pada cita-cita jangka panjang bangsa. Nurul mengingatkan bahwa narasi pesimistis tentang masa depan Indonesia yang pernah disuarakan oleh Prabowo beberapa tahun silam bisa menjadi kenyataan jika eksploitasi alam terus berlanjut tanpa kendali.
Baca Juga : Prabowo Siapkan Badan Penyangga Nasional, Tiru Model Industri dan Tambang Tiongkok
Visi besar untuk mencapai Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi angan jika fondasi ketahanan ekologi dan sosial tidak dibenahi sejak dini.
“Justru yang akan terjadi Indonesia bubar sebelum 2045, seperti yang sempat disampaikan Presiden Prabowo tujuh tahun lalu,” pungkasnya.
(Emn/Nusantaraterkini.co)
