Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi I DPR Budisatrio Djiwandono mengecam keras serangan Israel di Lebanon Selatan yang menewaskan tiga prajurit TNI dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), dan mendesak langkah tegas pemerintah.
Tiga prajurit yang gugur Praka Farizal Rhomadhon, Kapten Zulmi Aditya Iskandar, dan Sertu Muhammad Nur Ichwan menjadi korban dalam dua serangan terpisah.
Baca Juga : Jenazah 3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon Tiba di Soetta, Disambut Upacara Kehormatan
Satu di antaranya akibat proyektil yang menghantam posisi UNIFIL di Ett Taibe, sementara dua lainnya tewas dalam ledakan yang menyerang konvoi logistik di dekat Bani Haiyyan.
Fakta bahwa pasukan penjaga perdamaian menjadi sasaran mempertegas kegagalan perlindungan terhadap misi internasional.
Budisatrio secara terbuka menuding serangan yang dilakukan Israel sebagai pelanggaran serius hukum humaniter internasional.
Baca Juga : Militer Israel Klaim Tewaskan Komandan Pasukan Radwan Hizbullah Malek Balout di Beirut
Ia menegaskan, tindakan tersebut tidak hanya melanggar mandat United Nations, tetapi juga merusak legitimasi upaya perdamaian global.
“Serangan terhadap pasukan perdamaian adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar. Ini bukan sekadar insiden, tetapi bentuk nyata pengabaian terhadap hukum internasional,” tegasnya, Rabu (1/4/2026).
Baca Juga : Diplomasi Memanas, Menlu Iran Temui Putin Bahas Gencatan Senjata dengan AS dan Israel
Lebih dari sekadar kecaman, DPR mulai mendorong langkah konkret yang lebih politis dan strategis. Budisatrio menilai pemerintah tidak boleh berhenti pada diplomasi normatif, melainkan harus mengambil posisi yang lebih tegas di panggung internasional, termasuk mendesak sidang darurat Dewan Keamanan PBB.
Baca Juga : Prajurit TNI Gugur di Misi PBB, HNW: Israel Harus Disanksi
Menurutnya, tanpa tekanan politik yang kuat, insiden serupa akan terus berulang dan menjadikan pasukan perdamaian sebagai korban konflik yang seharusnya mereka redam. Ia juga menyoroti pentingnya investigasi transparan yang tidak sekadar formalitas, melainkan mampu mengungkap aktor dan rantai komando di balik serangan.
“Jika tidak ada akuntabilitas, maka ini akan menjadi preseden buruk bagi misi perdamaian dunia. Negara tidak boleh lemah dalam membela prajuritnya,” ujarnya.
Di sisi lain, DPR juga menekan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia agar tidak hanya berperan sebagai fasilitator diplomasi, tetapi menjadi aktor aktif dalam menggalang dukungan internasional untuk perlindungan pasukan perdamaian, sekaligus memastikan hak-hak keluarga korban terpenuhi secara maksimal.
(LS/Nusantaraterkini.co)
