Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim mengingatkan pemerintah agar kebijakan menahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi, tidak mengorbankan kesehatan finansial PT Pertamina (Persero).
Menurutnya, penunjukan Pertamina untuk menanggung seluruh beban selisih harga di tengah gejolak harga minyak dunia menempatkan perusahaan pelat merah tersebut dalam posisi yang berat secara finansial.
Baca Juga : DPR Tekankan Rekrutmen 30.000 Manajer Kopdes Merah Putih Harus Bebas Titipan
Rivqy menekankan pentingnya kejelasan skema kompensasi dari pemerintah agar beban tersebut tidak mengganggu operasional Pertamina dalam jangka panjang. Ia juga mengingatkan bahwa ketidakjelasan perhitungan kompensasi berpotensi menimbulkan dampak sistemik terhadap sektor energi nasional.
Baca Juga : Harga Tiket Pesawat Naik, Anggota DPR Rivqy Halim Desak Transparansi Struktur Biaya
“Kebijakan pemerintah menahan harga BBM di tengah gejolak harga mentah dunia menempatkan Pertamina dalam posisi yang cukup menantang secara finansial. Maka dibutuhkan kejelasan skema keputusan ini dari pemerintah, termasuk perhitungan beban kompensasi dan dampaknya terhadap sektor energi nasional secara transparan dan terukur,” ujar Rivqy, Sabtu (4/4/2026).
Lebih lanjut, Rivqy menyoroti peran strategis Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas harga energi dan ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga : Kejar Target Produksi Minyak Nasional, Gubernur Sumsel Bentuk Satgas Akselerasi Sumur Rakyat
Ia mendesak pemerintah memastikan ketersediaan anggaran subsidi dan kompensasi energi dalam jumlah memadai agar tidak mengganggu arus kas perusahaan pelaksana.
Baca Juga : Harga BBM Non Subsidi Naik, Gunawan Benjamin Bilang Inflasi akan Tetap Terkendali
“Kementerian Keuangan harus memastikan ketersediaan anggaran kompensasi dan subsidi energi secara memadai dalam APBN, serta menjaga keberlanjutan fiskal agar tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan negara. Jangan sampai kebijakan yang berniat baik ini justru menimbulkan beban utang baru yang membahayakan struktur keuangan negara di masa depan,” tegasnya.
Selain itu, legislator daerah pemilihan Jawa Timur tersebut meminta pemerintah tidak bersikap kaku dalam menerapkan kebijakan penahanan harga BBM.
Baca Juga : Ketergantungan Impor Minyak Tinggi, DPR Desak Mitigasi Krisis Energi AS-Iran
Ia menilai evaluasi berkala perlu dilakukan guna menyesuaikan kebijakan dengan dinamika harga minyak global dan kondisi ekonomi domestik.
Baca Juga : Harga BBM Nonsubsidi Resmi Naik Mulai Hari Ini
“Pemerintah harus melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan penahanan harga BBM dengan mempertimbangkan dinamika harga minyak dunia, kemampuan fiskal negara, serta dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Kita harus sangat hati-hati dalam melihat sejauh mana kekuatan fiskal mampu menahan guncangan eksternal tanpa mengabaikan kesejahteraan rakyat,” tutupnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
