Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Komisi XI DPR melakukan rapat dengan Direktur Utama Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BLU LPDP) membahas tentang laporan kinerja LPDP tahun 2024 dan rencana kerja LPDP tahun 2025.
Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati mengingatkan, amanat besar yang ada didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 menegaskan mandatory spending (yaitu pengeluaran yang diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku) dari APBN setiap tahun, 20% untuk anggaran pendidikan. Termasuk dalam 20% anggaran Pendidikan diantaranya diamanatkan kepada LPDP.
“Misi utama dari LPDP adalah mengelola bagian dari mandatory spending ini untuk pendidikan Indonesia. Dan ini harus menjadi ruh yang mendasari LPDP untuk menjalankan misinya,” ujarnya, Senin (24/2/2025).
Baca Juga: Program Beasiswa Pemerintah Harus Mampu Direalisasikan dengan Baik
Oleh karena itu, ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menegaskan bahwa pemerataan pendidikan sangat penting.
Menurutnya, pendidikan tidak boleh hanya menjangkau orang-orang berada saja dan tidak boleh hanya menjangkau orang-orang yang sanggup membayar sekolah mahal.
“Tapi pendidikan harus mencakup pemerataan ke seluruh anak-anak Indonesia yang membutuhkannya,” tegasnya.
Legislator dapil Jakarta ini mengingatkan, perhatian terhadap penddidikan anak-anak daerah khususnya di luar pulau Jawa harus terus ditingkatkan.
Menyoroti Beasiswa Afirmasi yang termasuk didalam program layanan Beasiswa tahun 2024, di antaranya beasiswa Putra-Putri Papua, beasiswa Daerah Afirmasi, dan beasiswa Prasejahtera termasuk biaya transportasi menurut Anis perlu mendapatkan prioritas setiap tahun.
“Karena mereka pun anak-anak Indonesia yang punya hak yang sama dengan anak-anak Indonesia yang lain. Hal ini penting untuk menjadi perhatian bersama karena seringkali pemberian beasiswa menjadi kecemburuan dari banyak kalangan. Sebagian Masyarakat menganggap beasiswa LDP banyak dinikmati oleh kalangan mampu,” tuturnya.
Baca Juga: Imbas Efisiensi Anggaran, Komisi X Minta Prabowo Tak Pangkas Beasiswa Pendidikan
Selain putra putri dari daerah, Anis juga menyoroti kalangan Pesantren yang jarang mendapatkan kesempatan meraih beasiswa karena kalah bersaing dengan yang lain.
Persyaratan yang diberikan LPDP seringkali dianggap rumit untuk kalangan tertentu. Sehingga yang mendapatkan beasiswa dari LPDP adalah kalangan yang mampu dengan Pendidikan yang sudah baik.
“Mungkin bisa dipertimbangkan untuk beasiswa afirmasi, perlu ada kebijakan-kebijakan khusus terkait dengan misi pemerataan Pendidikan tadi. Sehingga Pendidikan sehingga Pendidikan dapat dijangkau oleh semua lapisan Masyarakat dengan memiliki kemudahan untuk memenuhi syarat-syarat yang diberikan,” jelasnya.
(cw1/Nusantaraterkini.co)
