Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bhima Yudistira buka suara usai pengumumkan tarif timbal balik atau reciprocal tariffs dari Presiden AS Donald Trump.
”Dampak dari tarif resiprokal pada Indonesia 32%. Ini kepada barang-barang seperti tekstil pakaian jadi alas kaki besi baja otomotif elektronik ini adalah produk-produk yang paling terkena dampak dari adanya tarif pembalasan atau resiprokal dari Amerika,” kata Bhima, Jumat (4/4/2025).
Baca Juga: Pengamat Minta Pemerintah Waspadai Rupiah Anjlok Akibat Perang Tarif Trump
Menurutnya Bank Indonesia agar segera melakukan operasi moneter dan menyesuaikan suku bunga acuan.
“Efek yang harus diantisipasi tentunya adalah pelemahan nilai tukar rupiah ini terus berlanjut kelemahan nilai tukar rupiah dan untuk segera intervensi dari Bank Indonesia untuk melakukan operasi moneter dan juga melindungi sektor-sektor usaha yang terdampak itu dengan melakukan penyesuaian suku bunga sebesar 50 basis poin,” jelasnya.
Sedangkan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengusulkan sejumlah langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk memitigasi dampak negatif kebijakan itu.
“Kebijakan ini tentu menimbulkan kekhawatiran di kalangan dunia usaha maupun masyarakat luas. Karena berpotensi membawa dampak signifikan terhadap stabilitas arus perdagangan internasional,” ucap Shinta.
Sejak wacana kebijakan tarif resiprocal AS beredar, menurut Shinta, dunia usaha telah memantau kebijakan ini. Asosiasi juga menjalin komunikasi dengan mitra usaha, hingga perwakilan pemerintah AS untuk merumuskan langkah-langkah strategis bagi eksportir Indonesia yang terdampak.
Apindo merekomendasikan empat langkah yang bisa ditempuh pemerintah Indonesia untuk memitigasi risiko. Pertama adalah melakukan kesepakatan bilateral dengan AS untuk memastikan Indonesia mendapatkan akses pasar terbaik. “Atau paling tidak, kompetitif dan saling menguntungkan atau win-win,” ucapnya.
Kalangan pengusaha berharap ada integrasi rantai pasok antar dua negara sehingga ekspor Indonesia dipandang sebagai upaya memperkuat daya saing industri negara tersebut, bukan malah sebagai ancaman. Apindo juga mendorong pendekatan tematik seperti kerja sama di sektor energi, critical minerals, dan farmasi.
Langkah kedua adalah mengevaluasi penerapan prinsip resiprokal. Termasuk dengan memperhatikan tarif dan hambatan non-tarif atas produk impor dari AS ke Indonesia. Sehingga ada keseimbangan dan keadilan dalam hubungan dagang kedua negara.
Selanjutnya, Shinta juga menyarankan pemerintah melakukan optimalisasi diversifikasi pasar tujuan ekspor Indonesia. Sehingga ketika ada hambatan pasar seperti tarif resiprokal ini, kinerja ekspor nasional lebih stabil. Negara-negara di ASEAN, Timur Tengah, Amerika Latin dan Afrika memiliki potensi besar sebagai pasar pengganti AS.
Terakhir, Shinta berharap pemerintah perlu mendukung revitalisasi industri padat karya serta melakukan deregulasi atau reformasi kebijakan. Karena kenaikan tarif AS ini akan berdampak pada struktur biaya produksi dan daya saing industri dalam negeri.
Selain itu, kebijakan tarif Trump ini akan berdampak langsung pada daya saing produk ekspor nasional. "Terutama sektor-sektor yang selama ini bergantung pada pasar AS, seperti tekstil, alas kaki, furniture, elektronik, batu bara, olahan nikel, dan produk agribisnis," ucapnya.
Jaga Kepentingan Nasional
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pentingnya pemerintah RI menjalankan diplomasi yang baik dalam menindaklanjuti kebijakan Trump itu.
"Menyikapi soal penerapan tarif oleh AS kepada Indonesia, AS adalah mitra dagang penting untuk Indonesia. Kita harus melaksanakan diplomasi perdagangan dengan baik," kata Dasco.
Dasco mewanti-wanti jangan sampai Indonesia menjadi pasar tempat ekspor 'buangan' bagi negara lain yang tak bisa memasarkan produknya ke AS. Dia juga mengingatkan program hilirisasi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto jangan sampai gagal akibat kebijakan luar negeri tersebut.
"Tetapi, juga penting memperhatikan jangan sampai Indonesia menjadi sasaran 'tempat pembuangan' barang-barang produk negara lain yang tidak bisa dipasarkan di AS. Ini sangat berbahaya untuk produk industri Indonesia dan bisa menggagalkan proses hilirisasi kita," ujarnya.
"Kita mesti jaga bersama kepentingan nasional ini bersama antara pemerintah, swasta, eksekutif, legislatif dan penegak hukum," pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri mengatakan tarif 32% dari Trump untuk barang dari RI memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS.
"Pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS. Selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut," tulis keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI.
Pemerintah Indonesia saat ini tengah menghitung pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut. Pemerintah juga akan mengambil langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia.
"Pemerintah Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global pasca pengumuman tarif resiprokal AS," ujarnya.
Pemerintah bersama Bank Indonesia terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah buntut tarif AS tersebut. Pemerintah menegaskan terus berupa menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.
"Sejak awal tahun ini, pemerintah Indonesia telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS. Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS," jelasnya.
Indonesia terus melakukan komunikasi dengan pemerintah AS, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung. Indonesia juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative.
Presiden RI Prabowo Subianto telah menginstruksikan menteri Kabinet Merah Putih untuk melakukan perbaikan struktural. Kemlu menyebut Prabowo ingin melakukan penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan non-tariff barrier.
"Hal ini juga sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Langkah kebijakan strategis lainnya akan ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki iklim investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas," jelasnya.
Lebih lanjut, Indonesia juga telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama, mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS.
Diketahui, Trump mengumumkan tarif baru sebesar 10% pada hampir semua barang impor yang masuk ke AS. Di samping itu, Trump memberlakukan 'Tarif Timbal Balik' terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.
"Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kami," kata Trump saat mengumumkan langkah-langkah baru tersebut.
Baca Juga: Libur Lebaran 2025, Komisi VII DPR Minta Pemda Optimalkan Pariwisata Desa
Presiden mengatakan AS akan menggunakan uang yang dihasilkan dari tarif untuk "mengurangi pajak dan membayar utang nasional kami."
Indonesia muncul pada daftar tarif tersebut. Disebutkan bahwa Indonesia menerapkan tarif sebesar 64% untuk barang-barang dari AS.
AS kemudian akan mengenakan tarif sebesar 32% terhadap barang-barang Indonesia yang dijual di AS.
(cw1/nusantaraterkini.co)
