Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Wihadi Wiyanto, berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menyelamatkan kerugian atau keuangan negara dari kejahatan korporasi.
“Kejahatan korporasi mungkin awalnya terjadi di level BUMN. Kita lihat disini beberapa BUMN ada gace-gace korupsi BUMN yang sebenarnya KPK bisa membangun gace itu,” kata Wihadi, Selasa (2/7/2024).
Baca Juga : Cegah Korupsi, Gus Ipul Usul Pengadaan Barang dan Jasa Program Sekolah Rakyat Dialihkan ke Lembaga Lain
Wihadi mengatakan, saat ini memang Kejaksaan Agung (Kejagung) yang banyak menangani permasalahan-permasalahan di BUMN.
Baca Juga : KPK Kembangkan Kasus Suap Jalan Sumut, Topan Ginting Kembali Diperiksa
“Saya kira sudah saatnya di korporasi dilakukan untuk penyelamatan keuangan negara, karena bagaimanapun juga BUMN memang korporasi. Namun bagaimanapun keuangan negara yang harus kita selamatkan,” terang anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR itu.
Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, ke depan apa yang dilakukan dalam korporasi itu bagaimana penyelamatan pada perekonomian, menyehatkan perekonomian Indonesia juga.
Baca Juga : Jelang HUT ke-154: Aktivis Soroti Kisruh Politik Binjai, Sebut Kota Rambutan Diambang Kemunduran
“Permasalahan korupsi ini tidak hanya semata-mata penyelamatan keuangan negara oleh aparat tetapi korporasi,” tegasnya.
Baca Juga : Buntut Akuisisi Saham, Dirut PT ITM Bhinneka Power Jalani Pemeriksaan di KPPU
Selain itu, Wihadi sepakat dengan adanya pembangunan di daerah perlu ada sebuah pengawasan dan sosialisasi terhadap permasalahan korupsi. Pasalnya, kata dia, mereke masih banyak tidak tahu apa yang namanya korupsi, gratifikasi, penyuapan.
Menurutnya, ini harus ada sesuatu hal pemahaman kepada masyarakat yang harus dikampanyekan kedepannya.
Baca Juga : Izin Dicabut tapi Tetap Beroperasi, DPR: Negara Jangan Tunduk pada Korporasi!
“Masyarakat tidak akan melakukan suap kalau mereka tahu ini suatu pelanggaran. Ini masyarakat harus kita edukasi permasalahan ini, tidak hanya kepada permasalahan ASN ataupun partai-partai politik yang lain,” pungkasnya.
(cw1/nusantarataterkini.co)
