Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co,JAKARTA - Sebuah video yang beredar luas di media sosial memicu perhatian publik setelah menampilkan dugaan perlakuan tidak pantas dari seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bernama Cucun Ahmad Syamsurijal dari Fraksi PKB.
Video tersebut direkam saat acara Rapat Konsolidasi SPPG Kabupaten Bandung. Dalam video tersebut memperlihatkan pernyataan yang dinilai sebagian pihak sebagai bentuk pelecehan terhadap profesi ahli gizi.
Baca Juga : Cucun Syamsurijal: BUMN Harus Jadi Motor Ekonomi Nasional
Menanggapi hal itu, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengaku agak heran saja dengan Pimpinan DPR yang kadang suka ngomong asal-asalan saja. Pasalnya, mereka seperti tidak pernah belajar dari beberapa kasus sebelumnya yang menunjukkan betapa pentingnya anggota dan apalagi Pimpinan DPR berbicara dengan baik dan pantas.
Lucius berpendapat, nama seperti Ahmad Sahroni, Nafa Urbach dan juga Adies Kadier dihukum publik karena kualitas dan kepantasan omongan mereka dinilai publik melecehkan publik. Walaupun Adies Kadir diselamatkan oleh MKD, tetap saja fakta bahwa ia pernah dinonaktifkan karena salah ngomong di depan media tak bisa diabaikan.
"Ini sesungguhnya alarm keras kepada anggota DPR untuk menggunakan akal sehat ketika berbicara di depan publik dan menggunakan nurani jika bicara tentang rakyat atau publik," kata Lucius, Senin (17/11/2025).
Baca Juga : Inpres DTSEN Diteken, Cucun: Terima Kasih Prabowo
Ia menjelaskan, Anggota DPR memang terdiri dari politisi-politisi yang naturenya memang tukang omong. Akan tetapi tabiat politisi sebagai tukang omong itu tak lalu berarti bisa ngomong sembarang. Apalagi, ketika politisi sudah menduduki kursi di legislatif, ia wajib tunduk pada norma dan etika sebagai wakil rakyat.
"Kesalahan anggota DPR karena bicara serampangan ke publik tentu saja harus diproses secara etik oleh MKD," ujar dia.
Karena itu Lucius mengatakan, terhadap pernyataan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Sjamsurijal yang diduga mengandung unsur merendahkan profesi ahli gizi, seyogyanya MKD bisa langsung memprosesnya secara etik.
"MKD harus bisa menjadi polisi etik yang perlahan-lahan bisa memperbaiki citra dan kehormatan DPR," tutur Lucius.
"Jelas sekali bahwa pernyataan tak pantas anggota DPR melukai harkat dan kehormatan DPR. DPR sebagai representasi rakyat tercemar oleh perkataan anggota yang melukai perasaan rakyat yang menjadi pemilik mandat anggota-anggota DPR itu," sambung Lucius.
Lebih lanjut Lucius menilai, ukuran etis itu adalah soal kepantasan sikap dan pernyataan anggota DPR. Kalau ada pernyataan yang dianggap tidak pantas.
Baca Juga : Pemda Didorong Gunakan APBD Bantu Program MBG
"Ya sudah otomatis MKD harus hadir untuk memberikan sanksi bagi anggota yang melakukannya. Proses sigap MKD akan berdampak pada peningkatan tuntutan kualitas berbicara anggota DPR," tegasnya.
"Kalau MKD bekerja hanya jika publik melakukan aksi, ya sami mawon lah MKD dengan anggota DPR yang diduga melakukan perbuatan atau pernyataan tak pantas. Dampaknya citra dan kehormatan DPR tak pernah secara signifikan berubah menjadi lebih baik," tandasnya.
Sebelumnya, dalam rekaman yang viral tersebut, anggota DPR fraksi PKB itu terdengar mengucapkan pernyataan bahwa “BGN tidak butuh ahli gizi”.
Sebuah kalimat yang kemudian menuai kritik karena di anggap merendahkan peran tenaga profesi ahli gizi. Padahal, selama ini profesi ahli gizi telah berkontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Sejumlah organisasi profesi ahli gizi dan para praktisi di berbagai daerah menilai. Pernyataan tersebut tidak mencerminkan penghargaan terhadap profesi ahli gizi yang memiliki peran strategis dalam pencegahan stunting, perencanaan gizi masyarakat, serta peningkatan kesehatan nasional.
Mereka mendorong agar yang bersangkutan segera memberikan klarifikasi resmi untuk menghindari kesalahpahaman lebih lanjut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Cucun Ahmad Syamsurijal terkait video yang viral tersebut. Namun, publik berharap polemik ini dapat di selesaikan dengan bijak dan menjadi momentum untuk meningkatkan apresiasi terhadap berbagai profesi kesehatan, termasuk ahli gizi.
(cw1/nusantaraterkini.co)
