Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, Jakarta - Fraksi Partai Golkar di MPR mengusulkan, anggaran kedinasan tidak memakai alokasi pendidikan. Hal itu telah sesuai dengan aturan yang berlaku, salah satunya Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2022 Pasal 80. Apalagi pada putusan MK di UU Sikdinas tahun 2007 tidak ada lagi frasa anggaran dinas tidak masuk dalam pendidikan
“Jadi dasar ya sudah kuat dan lengkap semuanya, sebetulnya pendidikan kita ini, sebetulnya tidak carut-marut,” ucap Ketua Fraksi Golkar di MPR Melchias Markus Mekeng, Jumat (8/8/2025).
Baca Juga : Ini Kata Pengamat soal Momen Keakraban Ketum Bahlil Lahadalia dengan Ijeck di Musda Partai Golkar
"Dan anggaran pendidikan itu diutamakan untuk pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi," lanjut Mekeng.
Fraksi Golkar menegaskan tidak anti kedinasan tapi disiapkan dana sendiri dan tidak digabung dengan pendidikan
Baca Juga : Ketum Depinas Soksi Misbakhun Bangga Fokusmaker Siap jadi Motor Kaderisasi Muda Golkar
"Kami tidak anti dinas tapi ingat anggaran pendidikan jangan dipakai buat kedinasan," tandasnya. (cw1/nusantaraterkini.co)
