Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Baru-baru ini terungkap adanya kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melibatkan sekitar 6 juta data pribadi, termasuk data pejabat publik.
Kebocoran ini menyasar data sensitif, menambah daftar panjang kasus serupa di Indonesia, yang mempertanyakan keamanan data warga negara.
Baca Juga : Soal Isu Kemanusiaan di Papua, DPR: RI Miliki Tantangan Besar di Kawasan Pasifik
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPR Muetya Hafid meminta kepada Pemerintah agar segera membenahi masalah bocornya NPWP ini. Sebab, hal ini sudah berulang-ulang terjadi
Baca Juga : RI dapat Tarif 19 Persen dari AS, Komisi I: Bukti Efektivitas Diplomasi
"Ini kan kebocoran data yang berulang-ulang, harus dibenahi bersama," kata Muetya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (23/9/2024).
Komisi I DPR, lanjut politikus Golkar ini belum bisa mengambil sikap lebih jauh akan kasus tersebut. Karena itu perlu ditelaah lebih dalam.
Baca Juga : Sartono Hutomo Salurkan Bantuan Infrastruktur dan Dukung Penguatan UMKM
"Bersama mitra kami pelan-pelan mesti dicari tahu kebocoran datanya seperti apa misal dari serangan atau apaun kita belum mendapatkan laporan resmi," tegas legislator dapil Sumut ini.
Baca Juga : DPR Soroti Permintaan Footage Gratis dari Kreator, Nilai Tak Etis dan Bebani Sineas
Sebelumnya, Beredar di media sosial diduga 6 juta data nomor pokok wajib pajak atau NPWP dibocorkan peretas atau hacker yang pernah viral, yaitu Bjorka. Data yang diduga bocor itu disebut termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta dua anaknya, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.
(cw1/Nusantaraterkini.co)
