Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, menilai sektor pendidikan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengalami perubahan yang cukup signifikan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi pemerintah masih sangat besar.
Dalam keterangannya, Lalu yang akrab disapa Lalu Ari menyebut telah terjadi arah perubahan yang nyata dalam pembangunan pendidikan nasional. Namun, ia mengingatkan bahwa upaya tersebut belum sepenuhnya menjawab seluruh persoalan di lapangan.
Salah satu kemajuan yang disorot adalah percepatan pembangunan dan renovasi infrastruktur pendidikan. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun sebelumnya, Indonesia hanya mampu merenovasi sekitar 17.000 sekolah. Sementara pada tahun 2026, jumlah tersebut melonjak menjadi sekitar 70.000 sekolah.
Baca Juga : DPR Minta Kampus Nonaktifkan Dosen Terkait Kasus Daycare Little Aresha
“Pemerintah bahkan menargetkan pada tahun 2028 seluruh sekolah di Indonesia dapat selesai direnovasi,” ujarnya, Senin (4/5/2026).
Selain infrastruktur, pemerintah juga dinilai mendorong transformasi digital di sektor pendidikan melalui pemasangan papan pintar (smart board) interaktif di ruang kelas. Tak hanya itu, perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik juga ditingkatkan melalui pemberian tunjangan bagi guru non-ASN serta peluncuran program Sekolah Rakyat.
Legislator dapil NTB itu menilai langkah-langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membenahi sektor pendidikan, khususnya dari sisi sarana dan prasarana. Meski begitu, ia menegaskan pentingnya keseimbangan antara pembangunan fisik dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama para guru.
Baca Juga : Guru Dilecehkan Siswa, DPR Minta Etika dan Sopan Santun Diperkuat
Di sisi lain, Lalu mengakui bahwa pemerataan kualitas pendidikan masih menjadi persoalan utama. Kesenjangan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil, khususnya kawasan 3T (terdepan, terluar, tertinggal), masih cukup terasa.
Ia menilai besarnya anggaran pendidikan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan. Hal ini disebabkan tingginya biaya distribusi guru dan penyediaan fasilitas belajar di daerah terpencil dibandingkan wilayah perkotaan.
“Masih banyak sekolah yang kekurangan tenaga pendidik dan infrastruktur karena tantangan geografis dan biaya yang tinggi,” jelasnya.
Baca Juga : DPR Desak Pemerintah Hapus Kastanisasi Guru, Usul Semua Harus Berstatus PNS
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Ia menekankan bahwa kehadiran negara harus dirasakan secara merata oleh seluruh anak bangsa, baik di kota besar seperti Jakarta maupun di wilayah terpencil seperti Papua.
“Pendidikan yang bermutu tidak cukup hanya dengan gedung yang megah, tetapi juga harus diiringi dengan kualitas pembelajaran yang unggul bagi setiap anak Indonesia,” tegasnya.
(LS/nusantaraterkini.co).
Baca Juga : DPR Desak Reformasi Total Tata Kelola Guru, Usulkan Satu Jalur Rekrutmen CPNS
