Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid meminta Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bergerak cepat melakukan mitigasi terhadap puluhan ribu jemaah umrah asal Indonesia.
Hal ini menyusul memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada penutupan ruang udara dan gangguan jadwal penerbangan internasional.
Baca Juga : DPR Semprot Kepala Daerah Ramai Umrah Jelang Lebaran: Jangan Tinggalkan Rakyat!
Abdul Wachid menegaskan, Komisi VIII DPR terus menjalin koordinasi intensif dengan Pemerintah untuk memantau keselamatan jemaah yang saat ini berada di Arab Saudi maupun yang masih dalam perjalanan.
Baca Juga : Komisi VIII: Umrah Mandiri Bukan Ancaman bagi Travel Resmi
"Kami di Komisi VIII DPR terus melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah, khususnya Kemenhaj, untuk memitigasi perkembangan situasi di Timur Tengah. Perhatian kuat kami saat ini tertuju pada jemaah yang menggunakan penerbangan transit, seperti di Doha, Qatar, maupun Dubai, karena mereka yang paling rentan terdampak jika terjadi penutupan ruang udara secara mendadak," ujarnya, Senin (2/3/2026).
Politisi Gerindra tersebut juga menekankan pentingnya sinergi antara penyelenggara perjalanan dengan otoritas negara.
Baca Juga : Iran Ajukan Draf Damai ke AS: Tuntut Cabut Blokade Laut dan Sanksi Minyak dalam 30 Hari
Ia meminta pihak travel atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk bersikap proaktif dan bertanggung jawab penuh terhadap jemaah mereka.
Baca Juga : Militer Israel Klaim Tewaskan Komandan Pasukan Radwan Hizbullah Malek Balout di Beirut
"Saya meminta pihak travel (PPIU) untuk benar-benar bertanggung jawab dan bekerja sama penuh dengan Pemerintah. Tidak boleh ada jemaah yang dibiarkan tanpa kejelasan. Di saat yang sama, Pemerintah melalui Kemenhaj harus menjalin komunikasi yang sangat intensif dengan pihak KBRI di negara-negara transit tersebut, serta seluruh stakeholder terkait lainnya agar perlindungan jemaah kita terjamin," tegasnya.
Terkait jemaah yang saat ini masih tertahan, Abdul Wachid memberikan tenggat waktu bagi Pemerintah untuk menyiapkan langkah darurat.
Baca Juga : DPR Kritik Wacana Hapus Antrean Haji Jadi Sistem War Tiket: Berisiko Muncul Calo
"Jika dalam lima hari ke depan situasi keamanan masih terus memanas, kami mengharapkan sudah ada langkah konkret untuk perlindungan WNI, baik yang sedang melaksanakan umrah di tanah suci maupun yang terdampar di negara-negara transit," tambahnya.
Baca Juga : Pemerintah Diminta Pastikan Alokasi Bantuan Jaminan Hidup Korban Banjir Tepat Sasaran
Mengingat saat ini sudah memasuki bulan suci Ramadan, di mana arus keberangkatan jemaah biasanya melonjak tajam, Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini mengeluarkan himbauan tegas bagi calon jemaah umrah di tanah air.
"Kami mengimbau masyarakat agar menunda dulu perjalanan umrah, baik yang direncanakan di akhir Ramadan, maupun selama bulan Ramadan. Kita harus menunggu sampai ada pemberitahuan resmi mengenai jaminan keamanan selanjutnya. Keselamatan nyawa adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar," katanya.
Sebagai penutup, ia memastikan bahwa legislatif akan tetap dalam posisi siaga untuk mengawasi setiap perkembangan yang ada.
"Intinya, Komisi VIII DPR akan terus memantau setiap perkembangan dan memastikan koordinasi lintas sektoral ini berjalan maksimal demi keselamatan seluruh jemaah Indonesia," pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
