Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Langkah Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran pimpinan TNI dan Polri di Istana Negara, Senin (9/2/2026), menuai beragam tafsir politik.
Pertemuan diklaim sebagai forum evaluasi pertahanan dan keamanan itu dinilai tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga memuat pesan politik terkait konsolidasi kekuasaan di sektor keamanan.
Baca Juga : Kapolri Siap Eksekusi Rekomendasi Reformasi Polri, Perkuat Kompolnas dan Tata Kelola
Anggota Komisi I DPR Oleh Soleh, menyebut pertemuan tersebut sebagai langkah strategis dan konstitusional. Namun, di tengah dinamika politik nasional dan meningkatnya sorotan publik terhadap peran aparat keamanan, pertemuan ini juga memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana independensi TNI dan Polri tetap terjaga.
Baca Juga : Pakar Ragukan Keaslian Video Amien Rais yang Viral, Soroti Potensi Manipulasi AI
Sebagai Presiden sekaligus Panglima Tertinggi, Prabowo memang memiliki kewenangan memberikan arahan langsung kepada TNI dan Polri.
Namun, arahan tersebut dinilai tidak bisa dilepaskan dari konteks politik pemerintahan yang sedang berupaya memperkuat stabilitas nasional di tengah tantangan ekonomi, keamanan, dan kepercayaan publik.
Baca Juga : Sentil Alumni LPDP Lupa Pulang', Cucun Restui TNI Turun Tangan Tanamkan Nasionalisme
“Presiden tentu memiliki hak konstitusional untuk memberikan arahan. Tetapi, yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa arahan tersebut tetap berada dalam koridor profesionalisme dan tidak menyeret institusi pertahanan serta keamanan ke dalam kepentingan politik jangka pendek,” ujarnya, Senin (9/2/2026).
Baca Juga : Kawal Aspirasi May Day 2026, Polda Sumsel Terjunkan 3.432 Personel Gabungan untuk Pengamanan
Oleh menekankan, evaluasi kinerja TNI dan Polri memang mendesak dilakukan. Ia mengakui masih banyak persoalan struktural yang belum terselesaikan, mulai dari isu profesionalisme aparat, dugaan pelanggaran kewenangan, hingga lemahnya pengawasan internal.
“Evaluasi tidak boleh hanya bersifat simbolik. Jika Presiden benar-benar serius, maka harus ada tindak lanjut konkret terhadap berbagai kelemahan yang selama ini menjadi sorotan publik,” tegas mantan anggota DPRD Jawa Barat ini.
Baca Juga : Anggota DPR Abdullah Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Tekankan Posisi di Bawah Presiden
Di sisi lain, pertemuan tertutup di Istana ini juga dinilai sebagai sinyal kuat bahwa Presiden ingin memastikan soliditas penuh aparat keamanan di bawah kendali pemerintahannya.
Baca Juga : Prabowo Terima 10 Buku Reformasi Polri: Kompolnas Diperkuat, Kementerian Baru Dibatalkan
Hal ini memicu kekhawatiran sebagian kalangan akan potensi politisasi aparat, terutama menjelang agenda-agenda politik strategis nasional ke depan.
Oleh karena itu Oleh Soleh mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap TNI dan Polri hanya dapat dijaga jika kedua institusi tersebut tetap profesional, netral, dan tunduk pada supremasi hukum, bukan sekadar loyal pada kekuasaan.
“Kita butuh TNI dan Polri yang kuat, tapi juga kritis, profesional, dan berpihak pada kepentingan bangsa, bukan pada kepentingan politik siapa pun,” pungkas legislator dapil Jabar ini.
(LS/Nusantaraterkini.co)
