Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Charles Meikyansah menilai, pentingnya stabilitas ekonomi selama masa libur akhir tahun.
Ia berharap pemerintah bisa menerapkan strategi yang efektif dalam menekan kenaikan harga barang pokok di momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
Baca Juga : Sartono Hutomo Salurkan Bantuan Infrastruktur dan Dukung Penguatan UMKM
"Kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok di momen akhir tahun sering menjadi beban tambahan bagi masyarakat, terutama bagi keluarga dengan penghasilan rendah. Kami berharap pemerintah bisa menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menekan kenaikan harga barang bahan pokok jelang libur akhir tahun," katanya, Selasa (24/12/2024).
Baca Juga : DPR Soroti Permintaan Footage Gratis dari Kreator, Nilai Tak Etis dan Bebani Sineas
Charles mengatakan, pemerintah harus memiliki strategi yang lebih komprehensif untuk mengantisipasi lonjakan permintaan serta fluktuasi harga. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas produksi menjelang akhir tahun sehingga ketersediaan barang dapat mencukupi permintaan pasar.
"Momen liburan tidak hanya menjadi waktu untuk merayakan, tetapi juga menuntut masyarakat untuk mengeluarkan anggaran lebih besar daripada biasanya," tutur politikus NasDem ini.
Baca Juga : Pantau Pasar Jelang Idulfitri, Wali Kota Medan: Stok Aman, Masyarakat Tidak Perlu Khawatir
"Untuk itu, kami mendukung upaya-upaya pemerintah dalam perbaikan sistem distribusi barang agar tidak terjadi pemborosan dan penumpukan barang di lokasi tertentu, yang dapat menyebabkan harga melonjak," imbuhnya.
Baca Juga : KDKMP Gelar Gerakan Pangan Murah di Padangsidimpuan, Jaga Stok Jelang Lebaran
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi yang meningkat pada bulan-bulan menjelang momen perayaan dapat berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Data menunjukkan pertumbuhan triwulan III 2024 mencapai 4,95% (yoy) setelah sebelumnya mencatat 5,05% (yoy) pada triwulan II.
Charles menambahkan, inflasi juga menjadi perhatian utama. Meskipun inflasi terkendali pada angka sekitar 2,5%1, namun inflasi inti tetap tinggi. Hal ini menunjukkan meskipun harga barang kebutuhan pokok mungkin tidak mengalami lonjakan signifikan, ada tekanan inflasi di sektor lain yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat.
Baca Juga : Pujakesuma Bersatu Komitmen Dukung Program Prabowo-Gibran untuk Rakyat
Untuk itu, ia mendorong pemerintah agar memberikan langkah ekstra untuk mengurangi dampak gejolak perekonomian global terhadap masyarakat.
Baca Juga : Dukung Kebijakan Prabowo Subianto Tahan Harga BBM, Andre: Publik Ingin Stabilitas
"Demi menjaga kesejahteraan masyarakat, pemerintah kita harapkan dapat melakukan pengawasan lebih intensif terhadap praktik perdagangan, termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merugikan konsumen, seperti penimbunan barang dan penetapan harga sepihak," ucap Legislator dari Dapil Jawa Timur IV tersebut.
Lebih lanjut, Charles menjelaskan pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya berada di kisaran 2,6%-3,2% pada akhir tahun 2024.
Menurutnya, ketidakpastian ini dapat mempengaruhi ekspor Indonesia dan investasi asing, yang sangat bergantung pada kondisi pasar global. Belum lagi banyak pekerja di sektor informal yang tidak mendapatkan perlindungan yang memadai.
Meskipun konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,91%, lanjutnya, ada indikasi daya beli masyarakat menurun akibat inflasi dan biaya hidup yang meningkat.
"Tantangan-tangan tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena konsumsi merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan," ungkap Charles.
Charles menyebut tahun baru harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk merancang program yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap bersikap bijak dalam berbelanja di akhir tahun.
"Dengan menyusun anggaran dan memprioritaskan kebutuhan, diharapkan masyarakat dapat bertahan meskipun ada fluktuasi harga yang tidak terhindarkan," jelasnya.
Charles menilai stabilitas ekonomi dan harga pasar di akhir tahun menjadi isu yang krusial dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap agar setiap kementerian/lembaga terkait dapat menanggapi isu ini dengan kebijakan yang efektif serta responsif guna menghadapi dinamika ekonomi yang ada.
"Harus ada kerja sama lintas instansi untuk memastikan ketersediaan barang dan sebagai upaya menghindari spekulasi harga yang tidak wajar," sebutnya.
"Tentunya upaya bersama antara pemerintah, DPR, dan stakeholder berkepentingan serta masyarakat itu sendiri sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan berkeadilan di masa mendatang," pungkasnya.
(cw1/Nusantaraterkini.co)
