Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Menkominfo Siapkan Strategi Dukung Infrastruktur TIK Pemilu 2024 dan Diseminasi Informasi
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengaku pihaknya telah menyiapkan strategi untuk mendukung infrastruktur TIK pada Pemilu 2024 dan diseminasi informasi.
Baca Juga : Nama Eks Menkominfo Budi Arie Disebut di Dakwaan Kasus Judol
Budi mengatakan, hal ini dilakukan untuk keberlangsungan negara dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi para masyarakat dalam upaya pengurangan kuantitas suara yang tidak sah.
Baca Juga : Ruangan Eks Stafsus Menkominfo Budi Arie Digeledah Imbas Judol: Loker Dipenuhi Uang
"Strategi yang kami siapkan untuk yang pertama bekerja sama dengan operator telekomunikasi dan lembaga penyiaran untuk menyebarluaskan informasi dan pencegahan hoaks melalui SMS Blast dan status bar serta pembuatan WhatsApp Channel," katanya pada rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menkominfo di Ruang Sidang Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).
Strategi lainnya, lanjut Budi adalah melakukan sosialisasi dan diskusi terkait pemilu di berbagai daerah dan penyebaran video kampanye pemilu damai di setiap pelatihan literasi digital.
Baca Juga : PDIP Laporkan Budi Arie ke Bareskrim soal Pencemaran Nama Baik di Kasus Judol
"Ketiga, memproduksi berbagai konten infografis dan iklan layanan masyarakat di platform digital dalam bentuk video maupun audio, juga media cetak dan semua itu mengenai (kampanye) pemilu damai 2024," jelasnya.
Baca Juga : Penyebar Video Mobil Dinas Raffi Ahmad Minta Maaf, Nama Meutya Hafid hingga Instansi Polri Terseret
Budi menyampaikan, Kemenkominfo juga akan memonitor isu pemilu atau penerbitan klarifikasi hoaks. Selanjutnya, tambah dia, pihaknya akan melakukan pengukuran kualitas layanan tektonisasi untuk menjaga pelaksanaan Pemilu 2024.
"Tim sedang melakukan penghapusan konten hoaks pemilu dan pengurusan akses situs Piala Dunia yang terakhir," tandasnya.
Baca Juga : ICW Kritik Wacana Pilkada via DPRD: Bandingkan Anggaran Rp37 Triliun dengan Makan Gratis Rp71 Triliun
(mr6/nusantaraterkini.co)
Baca Juga : Bolehkah Yudikatif Berperan Legislatif?
