Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
nusantaraterkini.co, JAKARTA - Amerika Serikat sedang dibuat kesal dengan eksistensi Quick Response Indonesia Standard (QRIS) yang semakin menjadi andalan masyarakat Indonesia ketika melakukan transaksi.
Pamor Mastercard ataupun Visa, sebagai perusahaan teknologi pembayaran global asal Amerika perlahan mulai bergeser.
Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance, Tauhid Ahmad mengingatkan pemerintah Indonesia tidak gentar atas kritik yang menyasar penggunaan QRIS. Menurutnya, respons terbaik yang perlu diberikan yaitu mempelajari dampak dari kritik tersebut. Bank Indonesia juga tidak perlu mengotak-atik lagi teknis operasional QRIS yang dinilai sudah berjalan cukup bagus.
Baca Juga : Iran Ajukan Draf Damai ke AS: Tuntut Cabut Blokade Laut dan Sanksi Minyak dalam 30 Hari
"Apa yang sudah dilakukan Bank Indonesia untuk transaksi pembayaran dan sebagainya, ini kan pergerasan yang luar biasa dan harus kita dukung," ucap Tauhid, Rabu (23/4/2025).
Tauhid menjelaskan, pentingnya pemerintah mempertahankan QRIS sebagai sarana transaksi elektronik karena ini berkaitan dengan market intelejen. Hal ini yang perlu disadari masyarakat Indonesia.
"Istilahnya market intelligence, pokok sekali. Akan kelihatan buat apa, identifikasi aja, profilingnya, penggunaan big data-nya kan kelihatan. Itu yang orang enggak perhatikan," kata dia.
Baca Juga : Trump Sebut Respons Iran Terhadap Proposal Damai AS Tidak Dapat Diterima
Sedangkan, Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah menilai Pemerintah Indonesia harus tegas serta konsisten pada kepentingan nasional selama melaksanakan proses negosiasi tarif resiprokal dengan Amerika Serikat (AS).
“Sikap RI hendaknya terbuka, tegas, namun juga konsisten dengan semua aturan yang berlaku di tingkat nasional dan internasional,” kata Reza.
Menurut Reza, ketegasan Indonesia sangat penting untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik global.
Baca Juga : Rest Area di Jalur Tol Trans Sumatera Buka Ruang Pengembangan Pasar UMKM
Jika Indonesia cenderung melunak terhadap tekanan AS, lanjut dia, hal itu bisa ditafsirkan secara negatif oleh negara lain, termasuk China, sebagai sikap yang berpotensi merugikan kepentingan ekonomi mereka.
"Karena itulah, dalam berhubungan dengan AS yang berpotensi mengganggu kedaulatan nasional RI, hendaknya Pemerintah RI senantiasa berdialog dengan berbasis data yang sahih, dan terhubung dengan semua aturan hukum nasional dan internasional," ujarnya.
Reza menegaskan bahwa penggunaan QRIS bukan keputusan sepihak, melainkan bagian dari kesepakatan lintas negara ASEAN dalam kerangka ASEAN Economic Community (AEC).
Baca Juga : Pemprov Sumut Genjot PAD Melalui Digitalisasi dan Optimalisasi Aset Daerah
"Pemerintah Indonesia tak bisa memaksa para pelaku ekonominya berpindah dari QRIS. Karena para pelaku ekonomi tersebut sangat paham atas berbagai mekanisme pembayaran di tingkat internasional. Mengarahkan mereka untuk berpindah dari QRIS berpotensi merusak kenyamanan aktivitas dunia usaha,” tuturnya.
Ia mengingatkan, upaya mengubah sistem pembayaran yang sudah mapan justru berisiko mengganggu kenyamanan dan efisiensi dunia usaha nasional.
Kedaulatan Digital Indonesia
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Hanif Dhakiri menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia dalam mempertahankan serta memperkuat kedaulatan sistem pembayaran nasional, menyusul sorotan Pemerintah Amerika Serikat terhadap kebijakan QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
“QRIS dan GPN adalah tonggak penting dalam upaya membangun sistem pembayaran nasional yang inklusif, efisien, dan berbasis kepentingan rakyat. Ini bukan kebijakan diskriminatif, melainkan manifestasi kedaulatan digital kita sebagai bangsa,” tegas Hanif.
Menurut Hanif, sistem pembayaran adalah infrastruktur vital dalam ekonomi digital yang tidak boleh diserahkan pada kepentingan asing. Kritik dari luar negeri, termasuk dari Amerika Serikat, harus disikapi secara diplomatik namun tetap tegas dan proporsional.
“Kami mendorong agar jalur negosiasi tetap dibuka, tapi kedaulatan digital adalah bagian dari kedaulatan nasional yang tidak bisa dikompromikan. Sistem pembayaran adalah tulang punggung ekonomi digital kita,” ujarnya.
Bekas Menteri Ketenagakerjaan ini juga menambahkan, keberadaan QRIS yang kini telah digunakan oleh lebih dari 55 juta pengguna di Indonesia, bahkan telah terhubung dengan sistem pembayaran lintas batas di kawasan ASEAN, membuktikan bahwa Indonesia mampu membangun solusi yang setara dan berdaya saing secara global.
Hanif Dhakiri yang juga anggota Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia menekankan pentingnya sistem pembayaran nasional yang berpihak pada UMKM, konsumen, dan stabilitas keuangan jangka panjang.
"Komisi XI DPR RI berdiri bersama Bank Indonesia dan Pemerintah dalam menjaga sistem ini. QRIS bukan sekadar alat bayar, tapi simbol kemandirian digital Indonesia di tengah ketegangan geopolitik global,” pungkas legislator dapil Jatim ini.
(cw1/nusantaraterkini.co)
