Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, MEDAN - Sampai hari keempat di kota suci Makkah, dari 360 calon jemaah haji kloter 09 KNO Embarkasi Medan terdapat 5 orang yang belum juga menerima kartu nusuk.
Demikian disampaikan Ketua Kloter 09 KNO Muhammad Lukman Hakim Hasibuan, Sabtu (24/5/2025).
Untuk mengatasi hal tersebut, Lukman selaku Ketua Kloter bersama petugas pelayan umum Muhammad Arif melakukan koordinasi kepada pihak Syarikah Rifad yang piket di lobby Hotel Diyar Al Jabri juga berkordinasi kepada Kepala Sektor 7 Daker Mekkah Zulkifli Sitorus, terkait permasalahan Kartu nusuk tersebut.
Baca Juga : Petugas Kloter 09 KNO Visitasi Kesehatan Jemaah Haji lewat Pendekatan Medis dan Spiritual
Dalam penjelasannya, Kepala Sektor 7 Zulkifli mengatakan permasalahan distribusi kartu nusuk menjadi perhatian pemerintah yang sedang diselesaikan dengan terus berkordinasi kepada pihak syarikah.
Untuk itu, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Daker Mekkah telah meminta sektor dan kloter saling bersinerji dengan menginput data jemaah di masing-masing kloter yang belum menerima kartu nusuk untuk dilaporkan serta dijembatani oleh Daker ke pihak Syarikah.
"Saya memberi apresiasi kepada kloter 09 yang reaktif cepat menginformasikan data jemaahnya yang belum menerima kartu nusuk, tentu hal ini akan segera kami tindaklanjuti,” ucapnya.
Baca Juga : Polisi Makkah Gerebek Sindikat Haji Ilegal via Medsos, Uang Tunai dan Dokumen Palsu Disita
Zulkifli menambahkan bawah kartu nusuk sangat penting untuk keperluan ibadah selama di Tanah Suci.
Untuk itu, berbagai langkah percepatan terus dilakukan, mulai dari pembentukan ruang operasi khusus hingga pelaporan digital berbasis kelompok terbang (kloter).
“Meski sebenarnya distribusi nusuk ini adalah kewenangan syarikah, kami mencoba menjembatani agar syarikah bisa menjangkau jemaah secara lebih luas,” jelasnya.
Baca Juga : Jelang Armuzna, 360 Jemaah Haji Kloter 09 KNO Sudah Kantongi Kartu Nusuk
Zulkifli menyampaikan, Kartu nusuk merupakan instrumen penting yang dikeluarkan oleh otoritas Arab Saudi melalui syarikah, perusahaan layanan yang ditunjuk pemerintah setempat, tanpa kartu ini, jemaah dikhawatirkan tidak dapat mengakses sejumlah layanan dan fasilitas ibadah.
(cw2/nusantaraterkini.co)
