Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Pemerintah Prabowo-Gibran akan mulai melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG) pada Senin (6/1/2025) secara serentak di 26 provinsi.
Menanggapi itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, pelaksanaan program MBG terkesan tergesa-gesa karena regulasi dan mekanisme pelaksanaan belum jelas.
“Saya mewanti-wanti bahwa ini kan bukan hal yang mudah. Tujuannya mulia tapi karena tergesa-gesa ini nanti jadi persoalan. Persoalannya lebih gawat karena ini masuk ke tubuh manusia,” katanya, Senin (6/1/2025).
Menurutnya, saat ini regulasi yang ada tidak lengkap karena hanya terdapat Peraturan Presiden (Perpres) No 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.
“Anggarannya kan Rp71 triliun dari APBN tahun ini. Namun 5 koma sekian triliun dari pemerintah daerah, bisa provinsi bisa kota/kabupaten bahkan desa. Sisanya dari swasta yang menjadi mitra. Mekanisme ini terus terang belum jelas, mitra itu apa hak dan kewajibannya?,” ungkap Agus.
Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis Resmi Dimulai Besok
“Lalu biaya operasionalnya bagaimana? Kan uang Rp71 triliun itu sebagian kecil untuk manajemen, operasional, tidak semuanya untuk makanan. Ketika nanti terjadi dispute atau fraud bagaimana? Apa underlying hukum yang akan dipakai?," sambungnya.
Ia juga menyoroti sejumlah pemerintah daerah yang masih kebingungan dengan skema penganggarannya.
"Anggarannya mungkin juga belum masuk di APBD 2025,” kata dia.
Agus juga mempertanyakan kesiapan mekanisme dan pengawasan pelaksanaan di lapangan.
“Satu porsi itu kan harus ada kalori 600-700, siapa yang akan mengawasi itu? Anak-anak kan punya metabolisme yang berbeda-beda. Kalau nanti dia dikasih ikan dia alergi, siapa yang akan menanggung? Apakah itu ditanggung negara atau dapur umumnya?,” katanya.
Ia juga khawatir dengan potensi korupsi dalam program ini.
“Kalau Rp10 ribu per anak tiba-tiba dikorupsi tinggal Rp6 ribu, apakah kandungan gizi sekian ratus kalori itu terpenuhi? Yang bansos saya mengalami di daerah saya saja dikorupsi. Ini barang baik tapi sangat rawan ditilep, apalagi di daerah,” pungkasnya.
Baca Juga: Program MBG Bakal Diluncurkan 6 Januari, Dinkes Sumut Akui Belum Terima Pemberitahuan Resmi
Potensi Mitigasi
Sedangkan, pengamat kesehatan dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, melihat ada potensi masalah yang harus dimitigasi soal peluncuran MBG ini.
"Ada potensi masalah yang harus di mitigasi betul. Diperhatikan, dimonitor dan terus dievaluasi," katanya.
Potensi masalah pertama adalah logistik dan distribusi. Dimana, program ini memiliki tantangan pada pengiriman makanan bergizi ke daerah terpencil, terutama pada daerah yang memiliki infrastruktur transportasi terbatas.
Kedua, menurut Dicky perlu ada pengawasan dan transparansi.
"Ini kaitan dengan ya adanya risiko penyalahgunaan dana dan korupsi dalam pelaksanaan (program) ini. Selalu ada celah untuk itu. Artinya, harus betul-betul ada pengawasan yang sangat kuat," imbuhnya.
Baca Juga: 190 Dapur Makan Bergizi Gratis Mulai Beroperasi Hari Ini, Berikut Daftarnya
Ketiga, Dicky mengingatkan adanya potensi penurunan kualitas gizi karena ketidaksesuaian standar.
Karena itu, dia mengusulkan beberapa langkah mitigasi. Di antaranya membentuk penguatan pengawasan dan pelibatan komunitas masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong masyarakat setempat untuk melaporkan jika ada pelanggaran dan memberi masukan atas pelaksanaan program tersebut.
Jalannya program ini, kata Dicky, juga perlu dijaga secara berkala oleh pihak independen.
"Sangat penting juga melibatkan posyandu untuk literasi. Termasuk edukasi pada publik dengan kader-kader kesehatan atau lembaga swadaya masyarakat (LSM)," imbuhnya.
Jumlah Penerima Dikurangi
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin menyarankan agar pemerintah mengurangi jumlah siswa penerima program MBG.
Hal ini merujuk pada nominal anggaran MBG Rp10 ribu per porsi atau berkurang dari yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp15 ribu karena keterbatasan anggaran.
"Kalau memang pemerintah merasa agak berat per porsi misalnya Rp15 ribu, maka sebenarnya kita punya opsi lain yaitu, mengurangi jumlah sasaran," kata Zainul.
Pemerintah menargetkan sasaran penerima MBG mulai dari siswa PAUD, SD, SMP, hingga SMA/sederajat. Menurut dia, pemerintah bisa meniadakan program MBG untuk siswa sekolah menengah atas.
"kalau usia SLTA, kalau kepentingannya untuk mengejar pertumbuhan itu relatif sudah terlambat. Jadi apakah tidak lebih baik kita fokuskan saja di usia dari PAUD sampai SMP," tutur Zainul.
"Dengan begitu, kita bisa menjaga kualitas standar gizi per porsinya agar tetap bisa Rp15 ribu," tambahnya.
Zainul menegaskan, pemerintah pun belum membahas secara detail dengan DPR RI mengenai proporsi anggaran MBG yang kini berkurang menjadi Rp10 ribu.
Ia mengkhawatirkan, makanan bergizi dengan harga Rp10 ribu per porsi belum cukup memenuhi kebutuhan gizi anak.
"Kami punya catatan, hitung-hitungan kami kalau Rp10 ribu per porsi itu sepertinya susu belum masuk deh. Kalau susu dimasukkan, enggak cukup itu anggaran Rp10 ribu," ucap Anggota Fraksi PKB DPR RI tersebut.
(cw1/Nusantaraterkini.co)
