Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mengatakan, bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini telah dilakukan terlebih dahulu di beberapa negara seperti Jepang dan Korea Selatan.
Namun, program MBG di Indonesia memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dengan negara lain, karena kondisi geografis, keragaman dan strata sosial masyarakatnya.
Hal ini disampaikan Trubus Rahadiansyah mengomentari soal program makan bergizi gratis yang dijanjikan Presiden Prabowo saat kampanye Pilpresnya untuk pemenuhan gizi anak bangsa.
Baca Juga : 20 Bayi Kemerdekaan Lahir saat 17 Agustus di Medan
"Kalau dari segi kebijakan publik negara punya kemampuan untuk menyediakan makan bergizi gratis. Terbukti bisa dilaksanakan sesuai dengan janji kampanye Pak Prabowo," kata Turubus Rahadiansyah, Jumat (10/1/2025).
Seharusnya, program MBG ini sudah bisa dilaksanakan 10 tahun lalu, di era pemerintahan Presiden Jokowi, paling tidak pasca pandemi Covid-19.
"Tapi persoalan di kita ini, selalu persoalan political will atau kemauan politik pemimpin kita. Sering kali pemimpin kita tidak berpikir mengenai Indonesia ke depan, yang ada dalam pikirannya hanya untuk 5 tahun saja," ujarnya.
Baca Juga : Perkara Sebarkan Hoaks, Boasa Simanjuntak Divonis Lebih Rendah Dari Tuntutan Jaksa di PN Medan
Trubus menilai, Prabowo memiliki pemikiran berbeda dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin Indonesia sebelumnya, dimana berpikirnya jauh ke depan hingga 2045.
"Pikiran Pak Prabowo itu sudah sampai 2045, berbeda dengan Presiden sebelumnya. Animo masyarakat dan anak-anak terhadap program MBG ini juga antusias," katanya.
Ia berharap program MBG ini bisa berkelanjutan dan telah mendapatkan apresiasi masyarakat cukup tinggi. Sehingga diperlukan adanya regulasi tersendiri untuk mengaturnya.
Baca Juga : Nyamar Jadi Pengunjung, Bobby Nasution Sidak Club Malam Heaven Seven yang Beroperasi Selama Ramadan
"Pilot projectnya memang kebanyakan anak-anak di sekolah negeri, tapi saya dengar akan diperluaskan ke sekolah swasta, madrasah, ibu hamil dan menyusui," katanya.
Lebih lanjut Trubus menilai anggaran Rp 10 ribu per anak penerima manfaat program MBG tersebut cukup, meski masih banyak perdebatan dipublik.
"Saya lihat fakta di lapangan ada yang dengan uang Rp 6 ribu bisa, saya lihat ada di Palembang. Artinya dengan uang Rp 10 ribu itu sebenarnya cukup. Tergantung inovatif, inovasi kreatifitas dari pemimpinnya di daerah," katanya.
Baca Juga : Plt Wali Kota Medan Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Balai Kota
Trubus yakin program MBG apabila dilaksanakan secara berkelanjutan dapat menghilangkan kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural, karena terkadang sudah menjadi budaya di masyarakat, sehingga sulit dhilangkan.
"Kita sudah 70 lebih merdeka dan silih berganti pemerintahan. Kita selalu berdebat dan berdiskusi soal data kemiskinan, makanya Pak Jokowi bercita-cita ingin ada satu data. Itu akibat tidak jelasnya data kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Nah, program MBG dalam panjang dapat menekan kemiskinan tersebut," tegasnya.
Sedangkan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, program MBG yang sudah bergulir dalam beberapa hari ini, menimbulkan diskusi beragam dimasyarakat, terutama soal standar makanan.
Baca Juga : Jelang 100 Hari Kerja Wali Kota Rico Waas, Kota Medan Berbenah
"Tapi saya kira program makan bergizi gratis ini sangat positif. Sehingga butuh sinergis komprehensif dari berbagai pihak agar tidak salah, karena boleh dibilang konsumennya murid, sehingga orag tua memilki standar sendiri untuk anak-anak mereka," kata Tulus.
Namun, orang tua juga tidak fair apabila memberlakukan standar mereka sendiri untuk makanan yang akan dimakan anaknya di sekolah. Untuk mengatasi hal ini, YLKI memberikan beberapa catatan.
"Pertama, semua pihak harus memastikan bahwa aspek keamanan dari makanan yang diberikan kepada siswa. Dari mulai proses produksi dan distribusi, jangan sampai nanti ada kejadian makanannya tercemar. Jadi aspek keamanan harus jadi prioritas," ujarnya.
Baca Juga : Bawakan Lagu Wali, Rico Waas Dapat Aplaus Meriah di Halalbihalal Rumah Wakil Ketua DPRD Sumut
Kedua, makanan yang diberikan kepada anak-anak harus memenuhi komponen gizi seimbang seperti protein, sayur, mayur, buah, susu dan sebagainnya.
Ketiga, program MBG mendorong penggunaan bahan pangan lokal, dimana setiap daerah bisa berbeda-beda. Hal ini ke depannya, bisa berdampak positif mengurangi ketergantungn impor beras.
"Misalnya jagung sangat famiiliar di Ambon dan sagu di Papua. Jadi tidak harus beras, bahan pangan lokal stock cukup banyak, di Bogor banyak talas. Yang penting ada standarisasi menu dan pengolahannya," katanya.
Keempat adalah makanan yang diberikan harus rendah lemak, gula dan garam. "Terakhir kelima, susu yang diberikan jangan susu kemasan, karena kandungan gulanya tinggi. Jadi kalau memberikan susu, susu yang kandungannya memang susu, bukan gulanya yang tinggi," katanya.
YLKI berharap catatan-catatan tersebut, mendapat perhatian pemerintah dalam pemenuhan menu dan gizi dalam program MBG agar tercipta SDM berkualitas.
"Hal ini juga menjadi momentum untuk mengenalkan kepada anak-anak kita mengenai bahan pangan lokal, tapi bukan berarti murahan. Juga bisa jadi campaign mengurangi konsumsi gula, minuman manis dan kemasan yang tidak terkendali pada anak-anak kita," pungkasnya.
Intervensi Gizi ke Rakyat
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menegaskan, program MBG merupakan sebuah terobosan baru dari pemerintah untuk melakukan intervensi gizi dari negara ke rakyatnya.
"Jadi mereka yang menjadi penerima manfaat dari program MBG ini, diharapkan mereka yang akan membawa negara ini untuk menjadi negara maju, menyongsong Indonesia Emas 2045," kata Dedek.
Karena itu, agar program MBG ini dapat berjalan dengan baik, maka bahan baku harus memenuhi kualitas gizi dan prinsip-prinsip 'higienitas dan food safety'. Sehingga dapat meningkatkan SDM anak-anak Indonesia.
"Ada memang catatan-catatan seperti distribusi yang terlambat, anak-anak tidak suka makan sayur. Tapi secara umum, makannya dimakan anak-anak dan dibilang enak," katanya.
Soal sayuran, menurut Dedek, sekolah harus memberikan edukasi dan literasi kepada anak-anak, bahwa makanan yang disajikan dalam program MBG telah memenuhi kecukupan gizi harian anak-anak.
"Yang kita lihat dari program ini, sudah mulai terbentuk new habbit atau kebiasaan baru yaitu, cuci tangan dan berdoa sebelum makan. Saya kira ini jadi kebiasaan baru yang cukup baik," kata politikus PSI ini.
Dedek mengatakan, program MBG ini akan dilakukan bertahap, diawali dengan 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dimana setiap SPPG menyediakan 3 ribu porsi makanan bergizi gratis dan didistribusikan untuk 15 sekolah
"Tapi jumlah sekolahnya tergantung jumlah muridnya, bisa lebih, bisa kurang. Intinya satu SPPG menyediakan tiga ribu porsi per hari. Jadi targetnya bukan sekolah, tapi SPPG," tegasnya.
(cw1/nusantaraterkini.co)
