Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Memanasnya konflik antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel kembali menempatkan Selat Hormuz sebagai titik rawan geopolitik dunia.
Jalur sempit yang menjadi urat nadi distribusi energi global itu kini bukan sekadar medan ketegangan militer, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas fiskal negara-negara pengimpor minyak, termasuk Indonesia.
Baca Juga : Dampak Perang di Selat Hormuz Tekan Omset Pedagang Grosiran
Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno, secara tegas mengingatkan pemerintah agar tidak meremehkan eskalasi yang terjadi.
Baca Juga : Iran Ajukan Draf Damai ke AS: Tuntut Cabut Blokade Laut dan Sanksi Minyak dalam 30 Hari
Menurutnya, setiap peningkatan tensi di kawasan tersebut hampir selalu berujung pada lonjakan harga minyak dunia sebuah siklus yang berulang namun kerap tidak diantisipasi secara struktural.
“Gejolak di Selat Hormuz bukan sekadar isu regional. Dampaknya langsung pada harga minyak dunia. Jika harga melonjak, tekanan terhadap APBN kita akan membesar, terutama karena tingginya impor dan beban kompensasi energi,” ujarnya, Selasa (3/3/2026).
Baca Juga : Pemerintah Diminta Waspadai Pertumbuhan Ekonomi yang Bergantung pada Belanja Negara
Eddy menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya fondasi ketahanan energi nasional. Ketergantungan pada energi fosil impor, kata dia, membuat Indonesia rentan terhadap setiap guncangan eksternal. Dampaknya tidak hanya terasa pada APBN, tetapi juga pada daya beli masyarakat dan biaya produksi industri.
Baca Juga : Misbakhun: Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen Bukti Ketahanan Ekonomi Nasional
“Saat krisis global terjadi, ruang fiskal kita langsung tertekan. Ketahanan energi harus ditempatkan sejajar dengan ketahanan nasional,” tegasnya.
Ia juga mengaitkan situasi ini dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang mendorong percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).
Baca Juga : Harga Minyak Dunia Melemah Usai Ketegangan Iran di Selat Hormuz Mulai Mereda
Dalam konteks konflik global yang berulang, arah kebijakan tersebut dinilai bukan lagi sekadar agenda transisi energi, melainkan kebutuhan strategis untuk mengurangi kerentanan geopolitik.
Baca Juga : Harga Bensin California Tembus 6 Dolar AS, Rekor Tertinggi Nasional dalam 4 Tahun
Indonesia, lanjut Eddy, memiliki potensi besar di sektor panas bumi, tenaga surya, hidro, hingga bioenergi. Namun, potensi itu dinilai belum dimanfaatkan optimal akibat lambannya reformasi regulasi dan investasi.
Ia menegaskan, setiap konflik di Timur Tengah seharusnya menjadi alarm keras bagi percepatan transformasi energi, bukan sekadar wacana berulang.
“Setiap kali Timur Tengah bergejolak, kita selalu cemas soal harga minyak. Ini momentum mempercepat transformasi energi. Ketahanan energi adalah bagian dari ketahanan nasional,” katanya.
Dalam jangka pendek, Eddy mendesak pemerintah menyiapkan langkah mitigasi konkret, mulai dari penguatan cadangan energi nasional hingga sinkronisasi kebijakan fiskal dan energi.
Tanpa langkah cepat dan terukur, gejolak global dikhawatirkan langsung membebani masyarakat melalui kenaikan harga dan inflasi.
(LS/Nusantaraterkini.co)
