Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Tekanan politik terhadap pemerintah kian menguat seiring pembatasan BBM bersubsidi mulai 1 April 2026. Anggota Komisi XIII DPR, Syafruddin, melontarkan kritik tajam kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dinilai belum menunjukkan kejelasan arah dalam menetapkan siapa yang berhak menerima subsidi energi.
Syafruddin menegaskan, kebijakan pembatasan tanpa fondasi data yang kuat berpotensi menjadi bom waktu sosial. Ia mendesak pemerintah untuk segera menetapkan kriteria penerima BBM bersubsidi secara tegas, transparan, dan berbasis data terpadu nasional.
Baca Juga : Bongkar Sindikat BBM Oblosan, Polda Sumsel Tangkap 11 Tersangka
“Jangan sampai subsidi yang seharusnya melindungi rakyat kecil justru bocor dan dinikmati kelompok mampu. Ini bukan sekadar masalah teknis, tapi soal keadilan dan keberpihakan negara,” tegasnya, Kamis (2/4/2026).
Baca Juga : Gerebek Gudang Ilegal di Musi Rawas, Polda Sumsel Amankan 12 Pelaku
Menurutnya, langkah pemerintah membatasi distribusi BBM bersubsidi tanpa sistem data yang solid hanya akan memperlihatkan lemahnya tata kelola energi nasional. Ia menilai, hingga kini pemerintah belum mampu menyatukan data kendaraan dengan profil sosial. Hal ini, sebutnya, sebuah kelemahan mendasar dalam kebijakan publik.
Lebih jauh, Syafruddin memperingatkan bahwa kebijakan yang tidak matang berisiko memicu gejolak publik. Ketidakjelasan kriteria penerima bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat, bahkan membuka ruang konflik horizontal di lapangan.
Baca Juga : Sartono Hutomo Salurkan Bantuan Infrastruktur dan Dukung Penguatan UMKM
Di sisi lain, ia mengakui bahwa tekanan global memang nyata. Konflik di Timur Tengah yang terus memanas berdampak langsung pada pasokan dan harga energi dunia. Namun, menurutnya, kondisi ini justru menelanjangi kerentanan Indonesia sebagai negara net importir BBM.
Baca Juga : DPR Soroti Permintaan Footage Gratis dari Kreator, Nilai Tak Etis dan Bebani Sineas
“Ketergantungan pada impor membuat kita seperti berdiri di atas fondasi rapuh. Setiap gejolak global langsung mengguncang stabilitas dalam negeri. Ini bukan situasi yang bisa terus dibiarkan,” ujarnya.
Terlalu Reaktif
Baca Juga : DPR Ingatkan Risiko Konversi LPG ke CNG, Infrastruktur dan Keselamatan Jadi Sorotan
Syafruddin juga mengkritik pendekatan pemerintah yang dinilai terlalu reaktif dan berorientasi jangka pendek. Ia menilai, pembatasan BBM semata tanpa strategi besar menuju kedaulatan energi hanya akan menjadi solusi tambal sulam.
Baca Juga : DPR Soroti Kenaikan BBM Non-Subsidi di Tengah Ramadan: Ancaman Baru bagi Harga Pangan
Ia mendorong pemerintah untuk segera mempercepat transisi menuju Energi Baru Terbarukan (EBT), sekaligus memperkuat investasi pada riset dan pengembangan energi alternatif. Menurutnya, tanpa langkah strategis tersebut, Indonesia akan terus terjebak dalam siklus ketergantungan energi fosil.
“Ini saatnya pemerintah berhenti berpikir jangka pendek. Kedaulatan energi bukan pilihan, tapi keharusan. Tanpa itu, kita akan terus menjadi korban dari dinamika global,” katanya.
Syafruddin menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan EBT yang selama ini belum dimaksimalkan. Ia menilai, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan lembaga riset harus segera diperkuat untuk menciptakan sistem energi yang mandiri dan berkelanjutan.
“Ketergantungan energi pada negara lain sama saja dengan menggadaikan kedaulatan. Jika ini tidak segera dibenahi, kita hanya akan terus berada dalam posisi rentan,” pungkas legislator dapil Kaltim ini.
(LS/Nusantaraterkini.co)
