Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Walau Ada Kebocoran Data KPU, Pemilu Diharap Tetap Netral
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menyebutkan walaupun ada kebocoran data milik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemilu 2024 diharapkan tetap berjalan dengan netral.
Baca Juga : Data Pribadi Penumpang Disalahgunakan Oknum KAI Services, DPR Desak Sanksi Tegas
“Ya memang walaupun ada kebocoran data, kita tetap harus berharap bahwa Pemilu itu netral,” katanya kepada nusantaraterkini.co, Jumat (8/12/2023).
Baca Juga : Pelaku Penipuan Mengatasnamakan Taspen Ditangkap, Taspen Tegaskan Komitmen Lindungi Data Peserta
Untuk itu Hendri menekankan harus ada update perkembangan dari KPU terkait keamanan data yang seharusnya sudah mereka perbaiki.
“Dengan kebocoran data ini sebetulnya harus ada update lagi dari KPU kepada masyarakat tentang keamanan datanya,” tambahnya.
Baca Juga : Urgensi Kepastian Waktu, KPU Ingatkan Dampak Revisi UU Pemilu terhadap Tahapan 2029
Kemudian KPU diharapkannya juga bisa mengundang orang yang berkompeten untuk menguji sistem keamanan yang nantinya sudah dikembangkan.
Baca Juga : Sekjen dan 5 Komisioner KPU Disanksi Peringatan Keras terkait Private Jet
“Nah kalau sudah terupdate, saya rasa KPU harus mengundang para pakar atau ahli untuk menguji keamanan dari sistem itu,” tandasnya.
Sebelumnya, KPU sudah menjelaskan bahwa sistem mereka hanya sebagai alat bantu untuk memudahkan dan mempercepat hasil untuk tersebar dari lokasi ke lokasi.
Baca Juga : MK Tolak Peselisihan Pemilihan Umum Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai, dr Donal : Kita Terima
“(Terkait situs) istilahnya akan digunakan dalam Pemilu 2024 sistem informasi rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana yang sudah dipraktikan pada Pilkada 2020 kemarin, sifatnya itu menjadi alat bantu untuk memudahkan dan mempercepat lokasi," kata Hasyim Asy'ari di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).
Baca Juga : MK Tolak Perselisihan Pemilihan Umum di Kota Binjai yang Diajukan Donal Simanjuntak-Andri Alfisah
Namun, situs yang dimiliki KPU itu tidak akan menjadi acuan dalam proses pemilihan dalam Pemilu 2024.
“Acuannya kan yang manual itu, undang-undangnya menentukan begitu mas,” tambah Hasyim.
(mr6/nusantaraterkini.co)
