Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR, Wihadi Wiyanto menilai keputusan pemerintah untuk mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun non-subsidi, sebagai langkah yang berpihak kepada masyarakat di tengah tekanan ekonomi dan tingginya kebutuhan energi.
Menurutnya, kenaikan harga BBM berpotensi menurunkan daya beli masyarakat serta memicu inflasi yang dapat memperburuk kondisi ekonomi nasional.
Baca Juga : Ketergantungan Impor Minyak Tinggi, DPR Desak Mitigasi Krisis Energi AS-Iran
“Jika ada kenaikan, maka daya beli akan turun, inflasi meningkat, dan kondisi ekonomi masyarakat menjadi tidak sehat,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).
Baca Juga : Harga BBM Nonsubsidi Resmi Naik Mulai Hari Ini
Ia menjelaskan, peran BBM masih sangat vital dalam menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari, mulai dari transportasi hingga distribusi barang dan jasa. Karena itu, setiap perubahan harga akan berdampak langsung secara luas.
Terkait pasokan, Wihadi memastikan ketersediaan BBM dalam kondisi aman. Ia menyebut distribusi tidak terganggu oleh dinamika geopolitik di jalur strategis seperti Selat Hormuz, mengingat Indonesia memiliki sumber pasokan dari berbagai wilayah.
Baca Juga : Ribuan Massa Geruduk Kantor Wali Kota Medan, Desak Pencabutan SE Penertiban Daging Babi
Lebih lanjut, Wihadi juga menyoroti kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai langkah tepat dalam mendorong efisiensi energi dan anggaran.
Baca Juga : Kisah Pak Nanang: Mengais Rezeki di Balik Riuh Perayaan Imlek Glodok
Ia menilai pengalaman selama pandemi COVID-19 membuktikan bahwa pelayanan publik tetap dapat berjalan efektif meski dilakukan secara jarak jauh.
“Kebijakan WFH tidak hanya menghemat BBM, tetapi juga energi lain seperti listrik yang selama ini mendapat dukungan pemerintah,” jelas Wakil Ketua Banggar DPR ini.
Baca Juga : DPR Usul Pemerintah Beri ‘Karpet Merah’ bagi Truk Pupuk Subsidi di Sumatera Barat
Ia menambahkan, perkembangan teknologi dan digitalisasi memungkinkan koordinasi kerja tetap optimal tanpa harus mengandalkan mobilitas tinggi.
Baca Juga : DPR Desak Pemerintah Hapus Kastanisasi Guru, Usul Semua Harus Berstatus PNS
Politisi dari Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah akan terus menjaga stabilitas domestik dan mengoptimalkan kebijakan di tengah ketidakpastian global.
“DPR dan pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja maksimal dalam menghadapi tantangan, termasuk krisis energi, agar tetap mampu bertahan dan berkembang,” pungkas legislator dapil Jatim IX ini.
(LS/Nusantaraterkini.co)
