Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Fenomena kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar yang terjadi di berbagai daerah dinilai mulai mengganggu distribusi pupuk bersubsidi. Kondisi tersebut bahkan disebut semakin parah di wilayah terdampak bencana, khususnya di Sumatera Barat.
Untuk itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman meminta agar angkutan distribusi pupuk subsidi mendapat perlakuan khusus layaknya truk tangki Pertamina yang membawa BBM ketika melintasi jalur terdampak bencana.
Baca Juga : Tinjau Rembuk Tani di Palembang, Zulhas: Stok Pupuk Subsidi Aman dan Harga Gabah Meningkat
“Angkutan distribusi pupuk subsidi layak diperlakukan setara truk tangki Pertamina yang membawa BBM saat melintas di jalan raya terdampak bencana, seiring maraknya kejadian antrean di SPBU belakangan ini,” ujarnya, Senin (11/5/2026).
Baca Juga : Bongkar Penyelewangan 10 Ton Pupuk Bersubsidi, Polda Sumsel Amankan Tiga Tersangka dan Satu Truk
Menurutnya, kondisi di Sumatera Barat saat ini cukup memprihatinkan. Selain harus mengantre lama untuk mendapatkan solar subsidi, truk pengangkut pupuk juga terpaksa melewati jalur memutar akibat pembatasan kendaraan di ruas jalan nasional Lembah Anai yang rusak berat diterjang banjir pada akhir November 2025.
Diketahui, ruas Jalan Lembah Anai merupakan akses vital yang menghubungkan Kota Padang dengan sejumlah kabupaten/kota di wilayah utara Sumatera Barat hingga provinsi tetangga seperti Riau dan Sumatera Utara. Saat ini pemerintah masih melakukan percepatan perbaikan jalan sehingga pembatasan kendaraan tetap diberlakukan.
Baca Juga : Krisis BBM di Padangsidimpuan, IMM Sumut Kritik dan Desak Evaluasi EGM Patra Niaga Sumbagut
Alex menilai kondisi tersebut berpotensi menghambat distribusi pupuk subsidi hingga ke tingkat kios pengecer atau Lini 4. Padahal, kata dia, pemerintah baru saja menerapkan penyederhanaan tata kelola distribusi pupuk melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025.
Baca Juga : Parulian Dalimunthe Nahkodai PMI Pasaman 2026–2031, Usung Misi Sinergi Kemanusiaan
“Secara regulasi, mekanisme pendistribusian pupuk subsidi telah dipangkas. Kini muncul tantangan baru, yakni ketiadaan solar subsidi,” katanya.
Ia mengingatkan agar persoalan BBM subsidi tidak sampai menghambat petani memperoleh pupuk tepat waktu.
Baca Juga : Tinjau Seleksi Paskibra Pasaman Barat, Bupati Yulianto Motivasi Peserta Seleksi
“Jangan sampai ini jadi faktor penghambat petani mendapatkan pupuk secara tepat waktu di Lini 4, yang merupakan ujung tombak distribusi pupuk subsidi,” tambahnya.
Alex menjelaskan, ketepatan waktu distribusi pupuk menjadi faktor penting karena jadwal pemupukan sangat menentukan produktivitas tanaman. Keterlambatan pemupukan berisiko menurunkan hasil panen petani.
“Keterlambatan pemupukan akan mempengaruhi hasil panen yang ujungnya akan berimbas pada target swasembada pangan, yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Meski demikian, Alex memastikan secara umum stok pupuk subsidi nasional masih dalam kondisi aman. Distribusi pupuk telah dibagi berdasarkan wilayah regional yang mengacu pada lokasi pabrik pupuk nasional.
Namun ia mengingatkan potensi gangguan pasokan tetap perlu diantisipasi, terutama jika konflik geopolitik global terus berlangsung.
“Jika perang di Timur Tengah ini berkepanjangan, faktor produksi pupuk tentunya akan ikut terganggu. Karenanya, langkah antisipasi agar pupuk subsidi terjamin ketersediaannya di Lini 4 harus terus diupayakan,” tegas Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat itu.
Sebagai informasi, pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi nasional tahun 2026 sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9,5 juta ton dialokasikan untuk sektor pertanian dan sisanya untuk sektor perikanan.
Adapun alokasi pupuk sektor pertanian terdiri atas 4,4 juta ton Urea, 4,47 juta ton NPK Phonska, 81 ribu ton NPK Kakao, 558 ribu ton pupuk organik, serta 16,4 ribu ton ZA.
(LS/Nusantaraterkini.co)
