Nusantaraterkini.co, JAKARTA-Suasana peringatan Hari Buruh di depan Gedung DPR RI, Jumat (1/5/2026), tampil berbeda melalui perpaduan unik antara protes politik dan ekspresi budaya. Tak hanya dipenuhi kepulan asap dan poster tuntutan, aspal Jalan Gatot Soebroto justru menjadi arena permainan tradisional seperti engklek dan lompat tali yang dimainkan oleh para peserta aksi.
Kehadiran grup musik Efek Rumah Kaca di penghujung sore semakin mencairkan ketegangan, mengubah barisan demonstran menjadi paduan suara massal yang menyuarakan kritik lewat lirik-lirik lagu bertema sosial.
Baca Juga : Ratifikasi ILO 188, Negara Melindungi Pekerja Hingga ke Tengah Lautan
Di tengah kemeriahan tersebut, suara kritis tetap lantang terdengar dari atas mobil komando. Aldo, perwakilan dari Aliansi Kolektif Kebon Sayur Universitas Nasional, secara terbuka menagih janji kampanye Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait ketersediaan lapangan kerja yang dinilai masih jauh dari panggang api.
Baca Juga : Momen Tak Terduga Prabowo di May Day 2026: Joget Bareng Buruh hingga Lepas Kemeja di Monas
"Wakil presiden kita hari ini, Gibran, telah mengatakan bahwa ketika dia sudah menjadi wakil presiden, dia akan memberikan 19 juta pekerjaan. Tapi mana buktinya?" tegas Aldo dalam orasinya di hadapan ribuan massa, seperti dilansir RMOL.
Kritik Aldo tak berhenti di situ. Ia juga menyoroti arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto yang dianggapnya terlalu condong pada kepentingan modal global sehingga meminggirkan kesejahteraan kelas pekerja. Bagi para pengunjuk rasa, model aksi yang menggabungkan permainan rakyat dan musik ini bukan bertujuan untuk melunakkan tuntutan, melainkan cara kreatif untuk menjaga militansi massa di tengah persoalan kemiskinan dan ketimpangan yang kian mencekik.
Baca Juga : DPR Usul Pemerintah Beri ‘Karpet Merah’ bagi Truk Pupuk Subsidi di Sumatera Barat
Meski diakhiri dengan hiburan, pesan utama aksi tetap tegas, pemerintah harus segera merealisasikan janji-janji ekonomi yang telah diberikan kepada rakyat.
Baca Juga : DPR Desak Pemerintah Hapus Kastanisasi Guru, Usul Semua Harus Berstatus PNS
"Kondisi ketimpangan dan kemiskinan yang dialami masyarakat tidak lepas dari sistem ekonomi yang semakin menekan kelompok pekerja," tegasnya.
(Emn/Nusantaraterkini.co)
