Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Pemerintah resmi melakukan efisiensi anggaran demi memuluskan sejumlah proyek ambisi Pemerintahan Prabowo-Gibran yang salah satunya adalah program makan bergizi gratis (MBG). Imbasnya dari efisiensi anggaran tersebut yang terjadi di Kementerian/lembaga adanya ancaman isu pemotongan anggaran hingga sampai soal pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.
Menanggapi hal itu, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai efisiensi anggaran sebaiknya tidak sampai mengorbankan sektor lain yang juga penting seperti ambisi proyek makan bergizi gratis (MBG).
“Kalau memang efisiensi ini dilakukan untuk MBG, harus dipikirkan kembali. Sebab, janji kampanye tidak wajib dilaksanakan jika ternyata anggaran tidak memungkinkan,” kata Agus, Selasa (11/2/2025).
Baca Juga : Legislator Harap Efisiensi Anggaran Pemerintah Berdampak Langsung untuk Kesejahteraan Masyarakat
Ia menyarankan agar program makan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap, dengan mempertimbangkan daerah-daerah prioritas.
“Menurut saya, makan bergizi gratis ini harus diprioritaskan untuk daerah dengan angka stunting tinggi, seperti Ambon, NTT, dan Aceh. Untuk tahap awal, tidak perlu dilakukan setiap hari. Mungkin cukup satu hari dalam seminggu,” terang Agus.
Selain itu, Agus juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kebijakan efisiensi anggaran. Ia memperingatkan agar kebijakan efisiensi tidak menyebabkan pihak-pihak tertentu merasa terbebani, khususnya sektor lain yang juga membutuhkan pendanaan.
Baca Juga : Empat Proyek Revitalisasi Pasar di Balikpapan Gagal karena Pemotongan Anggaran
“Kesetaraan dan keseimbangan harus dijaga. Jangan sampai efisiensi anggaran demi program makan bergizi gratis ini justru merugikan sektor lain yang juga membutuhkan pendanaan,” tandasnya.
Sedangkan, Kepala Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik (PSPI-KP) ITS, Arman Hakim Nasution mengatakan, pentingnya efisiensi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat berjalan lancar, dan tidak membawa efek tambahan bagi masyarakat. Dikarenakan dampak yang dikhawatirkan sebagian masyarakat, yakni bayang-bayang akan pemutusan hubungan kerja atau PHK.
Menurut, Arman Nasution, belanja pemerintah diyakini dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Baca Juga : Pemotongan Anggaran Konsumsi KPPS Hingga Rp2.500 di Slemen, KPU: Tengah Diusut
"Kalau ini, sementara saya belum melakukan analisis data secara menyeluruh. Cuma, kalau dari sense saja, yang namanya pertumbuhan ekonomi itu, harusnya digerakkan oleh belanja pemerintah," ucapnya.
"Justru, kalau dipangkas, jangan tenaga honorernya. Tapi, perjalanan dinas dari pejabat eselon 1 sampai Kementerian itu, uangnya banyak sekali. Jadi, kalau dipakai makan siang gratis itu juga akan bermasalah," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, kebijakan Prabowo Subianto Presiden melakukan efisiensi anggaran kementerian/lembaga bertujuan baik.
Baca Juga : BGN dan BPOM Didesak Perkuat Pengawasan MBG Usai 252 Siswa Diduga Keracunan
Menurutnya, efisiensi anggaran belanja negara tidak akan memicu kekisruhan seperti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai kontrak/honorer.
Dasco menegaskan, DPR bakal berupaya maksimal untuk mencegah berbagai efek merugikan masyarakat.
“Pemutusan kontrak kerja, kekhawatiran, dan lain-lain itu, pengangguran karena buntut efisiensi, saya pikir tidak akan terjadi,” ujarnya.
Baca Juga : Teguh Santosa: Ideologi Pembangunan Prabowo Siapkan Indonesia Hadapi Tantangan Global
Lebih lanjut, Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu bilang, sekarang DPR tengah menunggu hasil rekonstruksi anggaran yang dilakukan Pemerintah pascaberlakunya efisiensi.
“Kami tunggu hasil rekonstruksi dari anggaran yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah,” tandasnya.
Seperti diketahui, Prabowo Presiden menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam Inpres tersebut, Prabowo menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangannya, dalam rangka efisiensi anggaran belanja negara sebanyak Rp306,69 triliun.
Rinciannya, anggaran belanja kementerian/lembaga sejumlah Rp256,1 triliun, dan transfer ke daerah mencapai Rp50,59 triliun.
Ada tujuh anggaran kementerian/lembaga yang dipangkas, yaitu belanja kegiatan seremonial, perjalanan dinas, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar.
Pemerintah daerah juga harus mengurangi anggaran perjalanan dinas sebanyak 50 persen.
Kemudian, Presiden memerintahkan para menteri di Kabinet Merah Putih menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran kepada mitra kerjanya di DPR untuk mendapat persetujuan.
Identifikasi rencana efisiensi anggaran kementerian/lembaga sekurang-kurangnya terdiri dari enam pos belanja operasional dan non operasional.
Yaitu, belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.
Efisiensi anggaran dikecualikan untuk belanja pegawai dan bantuan sosial untuk masyarakat.
(cw1/nusantaraterkini.co)
