Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Pemerintah Filipina resmi menetapkan status darurat energi nasional di tengah kekhawatiran terhadap ketahanan pasokan energi akibat konflik di Timur Tengah. Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengumumkan kebijakan tersebut pada Selasa (24/3/2026), menyusul dampak perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran terhadap distribusi energi global.
Langkah ini diambil hanya beberapa jam setelah Menteri Energi Sharon Garin mengungkapkan rencana peningkatan produksi listrik berbasis batu bara. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meredam lonjakan tarif listrik akibat terganggunya pasokan gas alam cair (LNG).
Dalam pernyataan resmi pemerintah, status darurat ini memungkinkan percepatan pengambilan kebijakan strategis guna menjaga stabilitas energi nasional. Kementerian Energi diberi kewenangan untuk mengamankan kontrak pasokan bahan bakar, termasuk pemberian uang muka hingga 15 persen.
Baca Juga : Iran Tuding Poros AS-Israel Politisasi Krisis Ekonomi Menjadi Kerusuhan
Selain itu, pemerintah juga membuka ruang intervensi terhadap praktik penimbunan dan spekulasi harga energi. Koordinasi lintas lembaga pun diperkuat guna mengantisipasi dampak lanjutan terhadap perekonomian domestik.
Di sektor transportasi, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dapat menyalurkan subsidi bahan bakar untuk angkutan umum, serta menyesuaikan tarif tol dan biaya penerbangan demi menjaga daya beli masyarakat. Bantuan sosial dalam situasi krisis juga dipastikan akan dipercepat.
Sebagai negara dengan salah satu biaya energi tertinggi di Asia, Filipina masih sangat bergantung pada impor bahan bakar. Saat ini, sekitar 60 persen kebutuhan listrik negara tersebut dipasok dari pembangkit berbasis batu bara.
Baca Juga : Australia Utara Ternyata Punya Ribuan Terumbu Karang Tersembunyi Setara Great Barrier Reef
Sharon Garin menjelaskan bahwa lonjakan harga LNG memaksa pemerintah untuk sementara meningkatkan penggunaan batu bara, meskipun memiliki dampak emisi karbon yang lebih tinggi.
“Kami telah berkoordinasi dengan operator pembangkit untuk mengetahui kapasitas peningkatan produksi listrik dari batu bara,” ujarnya.
Dalam upaya menjaga pasokan, Filipina juga mempertimbangkan peningkatan impor batu bara dari Indonesia sebagai pemasok utama. Kebijakan ini bersifat sementara dan ditargetkan mulai berlaku pada awal April 2026.
Baca Juga : Serangan Artileri Israel Hantam Sekolah di Gaza City, 5 Warga Tewas saat Rayakan Pernikahan
“Langkah ini diharapkan mampu menekan kenaikan tarif listrik di tengah tekanan global. Hingga saat ini, belum ada pembatasan impor batu bara dari Indonesia,” kata Garin.
Sebelumnya, Presiden Marcos juga mengumumkan penemuan cadangan gas baru di sekitar ladang Malampaya. Temuan ini diharapkan dapat memperpanjang masa produksi ladang tersebut, yang selama ini menyuplai sekitar 40 persen kebutuhan listrik di Pulau Luzon, meski diperkirakan akan menurun dalam beberapa tahun ke depan.
(Dra/nusantaraterkini.co).
Baca Juga : Korban Tewas Banjir Vietnam Naik Jadi 72 Orang, 13 Lainnya Hilang
