Otomatis
Mode Gelap
Mode Terang

Kejagung Didorong Buru Aset Koruptor Lain Usai Serahkan Rp13,2 T ke Kas Negara

Editor :  Rozie Winata
Reporter :  Luki Setiawan
WhatsApp LogoTemukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Anggota Komisi III DPR, Hasbiallah Ilyas. (Foto: dok istimewa)

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyerahkan uang sitaan hasil tindak pidana korupsi ekspor minyak sawit mentah Crude Palm Oil (CPO) sebesar Rp 13,2 triliun ke kas negara

Anggota Komisi III DPR Hasbiallah Ilyas, mendorong Kejagung memburu aset koruptor lain.

Menurut Hasbiallah, langkah ini menunjukkan komitmen nyata Kejagung dalam mengembalikan kerugian negara dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Baca Juga : 2 Eks Kajari Jakbar Dicopot, Terseret Kasus Penggelapan Barbuk Fahrenheit

“Kami sangat mengapresiasi Kejaksaan Agung yang berhasil memulihkan keuangan negara dari kasus besar seperti korupsi ekspor CPO ini. Ini bukti bahwa Kejagung bekerja serius dan profesional,” ujar Hasbiallah, Selasa (21/10/2025).

Pria yang akrab disapa Hasbi itu juga mendorong Kejagung untuk tidak berhenti pada pemulihan aset Rp13,2 triliun saja, melainkan terus memburu seluruh aset hasil korupsi dari berbagai kasus besar lainnya.

“Masih banyak kasus korupsi besar yang sedang dan sudah ditangani Kejaksaan Agung. Saya berharap Kejagung terus menelusuri dan menyita aset-aset para pelaku agar semua hasil kejahatan benar-benar kembali ke negara,” tegas legislator dapil Jakarta ini.

Baca Juga : Kejagung Tahan Nadiem Makarim Kasus Korupsi Laptop Chromebook, KPK Tetap Garap Kasus Google Cloud

Hasbi menilai, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan indikator penting keberhasilan penegakan hukum, bukan hanya dari sisi pemidanaan, tetapi juga dari aspek recovery kerugian negara.

“Kita ingin penegakan hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan uang negara yang dikorupsi bisa kembali untuk kemaslahatan rakyat,” ujar bekas anggota DPRD DKI Jakarta ini.

Sebagai mitra kerja Kejaksaan Agung, Komisi III DPR RI berkomitmen untuk terus memberikan dukungan politik dan pengawasan konstruktif agar lembaga kejaksaan dapat bekerja secara independen, profesional, dan berintegritas dalam menuntaskan berbagai kasus korupsi besar di Tanah Air.

(cw1/nusantaraterkini.co)