Otomatis
Mode Gelap
Mode Terang

Komisi VIII Duga Banjir Sumut Akibat Ilegal Logging

Editor :  Rozie Winata
Reporter :  Luki Setiawan
WhatsApp LogoTemukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang.(Foto: DPR)

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, menduga banjir bandang di sejumlah daerah Sumatera Utara (Sumut), khususnya di Tapanuli Selatan (Tapsel) dan Tapanuli Tangah (Tapteng) akibat terjadinya perambahan hutan yang dilakukan oknum tertentu.

Karena itu, dia berharap pemerintah berkoordinasi dengan TNI/Polri melakukan penyelidikan terkait perambahan hutan yang terjadi di wilayah Sumut, tentunya setelah selesai menangani dampak dari bencana yang terjadi pada masyarakat. 

“Faktanya kita lihat saat terjadi banjir bandang di Tapteng dan Tapsel, yang hanyut banyak kayu gelondongan, berarti ada perambahan hutan di hulu sungai, mengakibatkan banjir bandang," katanya.

Baca Juga : Plt Kejari Madina Bantu Pengungsi Banjir, Ajak Anak-anak Lupakan Kesedihan Bencana

Untuk itu, kata dia, hal tersebut jangan dianggap sepele, karena oknum tertentu yang mengambil keuntungan pribadi, yang menanggung masyarakat dan pemerintah. Sebab akibat banjir bandang itu, tanah longsor terjadi, jalan putus, begitu juga jembatan, rumah, dan harta benda masyarakat hancur.

Baca Juga : Pemko Padangsidimpuan Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Selama 7 Hari

“Kita mendesak pemerintah serta aparat terkait supaya mengusut perambahan hutan di wilayah Sumut. Sebab kalau hal ini terus dibiarkan, bencana alam seperti ini akan terus terjadi jika perambahan hutan tidak segera diatasi,” sebutnya.

Kepada masyarakat yang terdampak bencana saat ini, ia mengimbau tetap bersabar. Pemerintah sampai sejauh ini terus berupaya melakukan penanganan. Apalagi saat ini di berbagai titik jalan dan jembatan putus, sehingga bantuan logistik masih terhambat.

“Bagi keluarga kena musibah, termasuk meninggal dunia, kita ikut berduka. Bagi masyarakat yang saat ini masih mengungsi kita harapkan tetap semangat. Intinya, pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat menyelesaikan urusannya sendiri, pasti hadir, tetapi tetap mohon kesabaran. Apalagi cuaca ini tidak bisa kita kendalikan, curah hujan yang masih begitu tinggi saat ini,” pungkas legislator dapil Sumut ini.

(cw1/Nusantaraterkini.co)