Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, melontarkan kritik tajam terhadap pola perencanaan pembangunan yang dinilai masih elitis dan minim partisipasi publik. Ia menegaskan, tanpa keterbukaan dan pelibatan masyarakat secara nyata, pembangunan berisiko tidak menyentuh persoalan riil di lapangan.
Firman menilai, selama ini ruang partisipasi publik dalam perencanaan kebijakan masih bersifat semu. Forum-forum resmi seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kerap dijalankan sebagai formalitas administratif, bukan sebagai wadah strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Baca Juga : Firman Soebagyo Ingatkan Bahaya Buzzer dan Hoaks, Masyarakat Diminta Bijak Bermedia Sosial
“Pembangunan tidak boleh lagi bersifat top-down semata. Jika suara rakyat hanya dijadikan pelengkap dokumen, maka kita sedang membangun angka, bukan menyelesaikan masalah,” ujar Firman, Senin (23/3/2026).
Baca Juga : DPR Desak Audit Ponpes Pati Usai Dugaan Kekerasan Seksual
Ia menekankan, transparansi menjadi faktor kunci untuk membangun kepercayaan publik. Namun menurutnya, persoalan utama bukan sekadar keterbukaan informasi, melainkan lemahnya mekanisme kontrol terhadap proses pengambilan kebijakan.
“Kepercayaan publik lahir dari keterbukaan yang nyata, bukan sekadar jargon. Tanpa pengawasan yang kuat, transparansi hanya akan menjadi simbol tanpa makna,” tegasnya.
Baca Juga : DPR Usul Pemerintah Beri ‘Karpet Merah’ bagi Truk Pupuk Subsidi di Sumatera Barat
Firman juga menyoroti pentingnya optimalisasi Musrenbang tingkat kecamatan (Musrenbangcam) sebagai instrumen untuk menjaring kebutuhan masyarakat dari level paling bawah. Namun, ia mengakui bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari minimnya tindak lanjut hingga dominasi kepentingan elit lokal.
Baca Juga : DPR Desak Pemerintah Hapus Kastanisasi Guru, Usul Semua Harus Berstatus PNS
“Musrenbangcam seharusnya menjadi ruang strategis, bukan agenda seremonial tahunan. Jika tidak ada komitmen politik yang serius, forum ini akan terus kehilangan relevansi,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengkritik pendekatan pembangunan yang cenderung seragam dan kurang memperhatikan karakteristik daerah. Menurutnya, kebijakan yang mengabaikan kearifan lokal berpotensi tidak efektif dan bahkan tidak tepat sasaran.
Baca Juga : Krisis Energi Global, DPR Soroti Keberhasilan Pemerintah Tahan Harga BBM
“Setiap daerah memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda. Jika ini diabaikan, maka pembangunan akan kehilangan konteks dan dampaknya tidak maksimal,” ujarnya.
Dalam konteks kesejahteraan, Firman menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas utama. Ia menyoroti masih adanya ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur sebagai indikator bahwa perencanaan pembangunan belum sepenuhnya berpihak pada rakyat.
“Ukuran keberhasilan pembangunan itu jelas: apakah rakyat semakin sejahtera atau tidak. Jika kebutuhan dasar belum terpenuhi, berarti ada yang keliru dalam perencanaan,” katanya.
Firman pun mendorong adanya langkah konkret dari pemerintah untuk memperbaiki sistem perencanaan pembangunan, mulai dari membuka akses data, memperkuat partisipasi publik yang substansial, hingga memastikan akuntabilitas di setiap level pemerintahan.
“Sudah saatnya kita mengakhiri pola pembangunan yang elitis. Pembangunan harus benar-benar berangkat dari rakyat dan kembali untuk rakyat, bukan hanya menjadi slogan politik,” pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
