Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Komisi X DPR mendesak pemerintah pusat dan daerah segera memfokuskan langkah pada rehabilitasi sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan normal.
Pasalnya, berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sebanyak 2.185 sekolah terdampak banjir. Sedangkan jumlah siswa yang terdampak sebanyak 180.717 orang, dan guru sebanyak 17.049 orang.
Sementara itu, data Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mencatat sekitar 60 perguruan tinggi terdampak banjir di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Baca Juga : Komisi X Soroti Kemajuan dan Tantangan Pendidikan di Era Prabowo-Gibran
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menegaskan, pemulihan sektor pendidikan harus menjadi prioritas pemerintah. Kerusakan sarpras pendidikan ini tidak boleh dibiarkan berlarut.
"Pemerintah harus segera turun tangan melakukan rehabilitasi, baik darurat maupun jangka panjang, agar kegiatan belajar mengajar kembali pulih dan hak pendidikan anak-anak tetap terjamin,” ujar Lalu Hadrian, Senin (8/12/2025).
Ia pun juga mendorong Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek mempercepat asesmen kerusakan serta memastikan alokasi anggaran khusus untuk pemulihan sarpras pendidikan di wilayah terdampak.
Baca Juga : DPR Minta Kampus Nonaktifkan Dosen Terkait Kasus Daycare Little Aresha
“Koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah sangat penting. Jangan sampai para siswa dan mahasiswa mengalami learning loss berkepanjangan hanya karena keterlambatan perbaikan fasilitas,” tambahnya.
Lalu Hadrian berharap proses rehabilitasi tidak hanya bersifat memperbaiki bangunan, tetapi juga memperkuat kesiapsiagaan sekolah dan kampus dalam menghadapi bencana di masa mendatang.
“Banjir ini harus menjadi momentum untuk membangun sarpras pendidikan yang lebih tangguh, aman, dan siap menghadapi risiko bencana,” tegas legislator dapil NTB ini.
Baca Juga : DPR Desak Pemerintah Hapus Kastanisasi Guru, Usul Semua Harus Berstatus PNS
(cw1/nusantaraterkini.co)
