Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR Lucy Kurniasari menyoroti dugaan penghamburan anggaran oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Lucy menilai, BGN mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan yang tidak berkaitan langsung dengan substansi program.
Baca Juga : Audit BPK Diminta Terbuka, Pakar: Transparansi Kunci Kepercayaan Program MBG
Ia mencontohkan pengadaan 21.801 unit motor dengan nilai sekitar Rp42 juta per unit, serta pembelian 17.000 pasang kaos kaki dengan total anggaran mencapai Rp6,9 miliar atau sekitar Rp100 ribu per pasang.
Baca Juga : Nusantara Youth Institute Soroti Anomali Pengadaan Motor Listrik Triliunan Rupiah dalam Program MBG
“Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kewajaran harga per unit motor maupun kaos kaki tersebut,” katanya, Selasa (14/4/2026).
Menurutnya, penggunaan anggaran di luar kebutuhan utama program MBG menunjukkan indikasi pemborosan. Ia juga menilai kondisi tersebut bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah yang tengah mendorong efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga.
Baca Juga : BGN dan BPOM Didesak Perkuat Pengawasan MBG Usai 252 Siswa Diduga Keracunan
Lucy mengungkapkan, anggaran BGN sebagian berasal dari alokasi kementerian lain, sehingga pengelolaan yang tidak tepat dinilai dapat menimbulkan ketidakadilan.
Baca Juga : Teguh Santosa: Ideologi Pembangunan Prabowo Siapkan Indonesia Hadapi Tantangan Global
Selain itu, ia menyoroti fokus BGN yang dinilai lebih condong pada pengadaan barang dibandingkan pembenahan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Padahal, menurutnya, masih banyak SPPG yang belum memenuhi standar, terutama terkait aspek higienitas, sanitasi, dan manajemen operasional.
Baca Juga : Nihayatul Wafiroh Tekankan Perlindungan dan Keadilan bagi PRT
“Penutupan sementara ribuan SPPG menunjukkan tata kelola yang belum memadai,” ujarnya.
Baca Juga : Belajar dari UU Cipta Kerja, Komisi IX Desak Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Tak Diambil Baleg
Lucy juga menyebut belum semua SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi serta infrastruktur yang sesuai standar. Kondisi ini diduga berkontribusi terhadap sejumlah kasus keracunan yang dialami penerima manfaat program MBG.
Ia pun mendorong BGN untuk lebih fokus pada pembenahan sistem dan kualitas layanan guna memastikan tujuan program tercapai, yakni pemerataan gizi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“BGN harus mengedepankan transparansi dan tidak menghambur-hamburkan anggaran negara agar program prioritas ini berjalan efektif dan efisien,” tegasnya.
Lucy juga mengingatkan agar pengelolaan anggaran tidak menimbulkan dampak negatif bagi kementerian dan lembaga lain yang mengalami pengurangan anggaran demi mendukung program MBG.
“Jangan sampai program ini justru gagal karena pengelolaan yang tidak tepat,” pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
