Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dalam menerapkan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi mahasiswa. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah tepat dan terukur yang mencerminkan respons pemerintah terhadap dinamika global serta kebutuhan transformasi pendidikan tinggi di Indonesia.
Dukungan ini sejalan dengan pernyataan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto menegaskan, PJJ tidak diterapkan secara menyeluruh. Ia menyebutkan, kebijakan ini lebih difokuskan kepada mahasiswa tingkat lanjut yang dinilai telah memiliki kesiapan untuk belajar secara mandiri.
Baca Juga : Lestari Moerdijat: Opsi Pembelajaran Daring Harus Dipersiapkan secara Matang
“Penerapan PJJ secara selektif ini tidak hanya berdampak pada efisiensi operasional kampus, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan mobilitas yang pada akhirnya mendukung penghematan energi secara nasional,” ujar Lalu Hadrian, di Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Baca Juga : DPR Warning Pemerintah: PJJ Jangan Dijadikan Eksperimen Pendidikan Nasional
Ia menambahkan, kebijakan tersebut juga selaras dengan arah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang mendorong optimalisasi penggunaan sumber daya di tengah tekanan global, termasuk kenaikan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik.
Meski demikian, Lalu Hadrian mengingatkan bahwa fleksibilitas dalam penerapan PJJ harus tetap diimbangi dengan upaya menjaga kualitas interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa.
Baca Juga : DPR Usul Pemerintah Beri ‘Karpet Merah’ bagi Truk Pupuk Subsidi di Sumatera Barat
“Fleksibilitas memang penting, tetapi esensi pendidikan tinggi tidak boleh hilang. Diskusi akademik, pembinaan karakter, serta proses mentoring tetap harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Baca Juga : DPR Desak Pemerintah Hapus Kastanisasi Guru, Usul Semua Harus Berstatus PNS
Ia juga menekankan bahwa implementasi teknis kebijakan PJJ sebaiknya diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi. Menurutnya, kampus dan dosen memiliki pemahaman lebih mendalam terkait karakteristik mata kuliah, kebutuhan pembelajaran, serta kesiapan infrastruktur yang dimiliki.
“Perguruan tinggi harus diberi keleluasaan dalam menentukan model pembelajaran yang paling efektif. Dosen adalah pihak yang paling memahami kebutuhan mahasiswa dan karakter mata kuliah yang diajarkan,” tambahnya.
Baca Juga : Komisi X DPR: Penutupan Prodi Adalah Ancaman terhadap Kebebasan Akademik
Di sisi lain, ia mendorong pemerintah untuk terus memastikan kesiapan infrastruktur digital, termasuk pemerataan akses internet dan penyediaan platform pembelajaran yang memadai, guna mendukung keberhasilan implementasi PJJ di seluruh wilayah Indonesia.
Baca Juga : Sejumlah Program Prioritas Prof Akrim Usai Resmi Menjabat Rektor UMSU
(LS/Nusantaraterkini.co)
