Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota Komisi XII DPR Sartono Hutomo menegaskan, ketahanan energi harus menjadi fondasi utama dalam pembangunan nasional sekaligus penopang kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, energi tidak lagi bisa dipandang sekadar sebagai komoditas, melainkan faktor strategis yang menentukan stabilitas ekonomi, daya saing industri, hingga kesehatan fiskal negara.
Baca Juga : DPR Dorong UU Lex Specialis Sawit, Firman: Ini Soal Kedaulatan Ekonomi
“Ketahanan energi adalah prasyarat utama agar ekonomi tetap tumbuh dan masyarakat terlindungi dari gejolak harga,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).
Baca Juga : Minyak Rusia Segera Masuk Indonesia, Bahlil Lahadalia Tekankan Prioritas Ketahanan Energi
Ia menjelaskan, dinamika global dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan sektor energi sangat rentan terhadap guncangan eksternal. Krisis energi pascapandemi serta konflik geopolitik telah memicu lonjakan harga dan gangguan rantai pasok global.
Dalam konteks tersebut, Indonesia dinilai masih berada dalam posisi rentan akibat tingginya ketergantungan terhadap impor energi, terutama minyak mentah dan LPG.
Baca Juga : DPR Usul Pemerintah Beri ‘Karpet Merah’ bagi Truk Pupuk Subsidi di Sumatera Barat
Saat ini, produksi minyak nasional berada di kisaran 605 ribu barel per hari, sementara kebutuhan domestik mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Kesenjangan ini membuat Indonesia harus mengimpor dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.
Baca Juga : DPR Desak Pemerintah Hapus Kastanisasi Guru, Usul Semua Harus Berstatus PNS
“Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pasokan, tetapi juga memberi tekanan besar terhadap APBN melalui peningkatan subsidi dan kompensasi energi,” jelas legislator dapil Jatim VII ini.
Sartono menambahkan, lonjakan harga energi global memiliki efek berantai terhadap perekonomian nasional, mulai dari kenaikan biaya produksi, tarif transportasi, hingga harga kebutuhan pokok. Dampak tersebut pada akhirnya menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.
Baca Juga : Ekonom Senior Kritik Pertumbuhan Ekonomi: Angka Tinggi Tapi Rakyat Makin Miskin
Lebih lanjut, ia menyoroti berbagai persoalan struktural di sektor migas, seperti penurunan produksi di lapangan tua, minimnya aktivitas eksplorasi, hingga persoalan tata kelola seperti tumpang tindih lahan dan praktik illegal drilling.
Baca Juga : Pemerintah Diminta Waspadai Pertumbuhan Ekonomi yang Bergantung pada Belanja Negara
Untuk itu, ia menekankan pentingnya reformasi menyeluruh di sektor energi, salah satunya melalui percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas.
“Kepastian regulasi menjadi kunci untuk menarik investasi, khususnya di sektor eksplorasi yang berisiko tinggi,” ujar anggota MKD DPR ini.
Selain itu, Sartono juga mengusulkan pembentukan petroleum fund sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas penerimaan negara di tengah volatilitas harga energi global, sekaligus mendukung pembiayaan energi masa depan.
Dalam perspektif yang lebih luas, ia menegaskan bahwa ketahanan energi tidak hanya menyangkut ketersediaan pasokan, tetapi juga aspek keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan masyarakat.
“Energi harus terjangkau, merata, dan mampu menjaga stabilitas biaya hidup masyarakat,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut.
(LS/Nusantaraterkini.co)
