Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR Adang Darajatun (Fraksi PKS) dan Mangihut Sinaga (Fraksi Golkar) menegaskan bahwa proses fit and proper test terhadap Adies Kadir sebagai calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dari unsur DPR telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip ketatanegaraan.
Adang menjelaskan, langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memproses persoalan ini meski tanpa aduan resmi adalah bentuk tanggung jawab lembaga dalam menjaga kepercayaan publik.
Baca Juga : DPR Apresiasi Bareskrim Polri Bongkar Ratusan Kasus Penyelewengan BBM dan Gas Subsidi
“Dalam ketentuan MKD jelas disebutkan, jika ada persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, MKD wajib melakukan klarifikasi dan proses. Ini supaya publik mendapatkan penjelasan yang utuh,” kata Adang, Rabu (18/2/2026).
Baca Juga : Komisi III DPR RI Kaji Usulan Pelarangan Rokok Elektrik
Menurutnya, proses yang dilakukan bukan untuk mengadili keputusan politik DPR, melainkan memastikan masyarakat memahami bagaimana dan mengapa Adies Kadir akhirnya menjadi calon tunggal dari unsur DPR.
“Kami ingin publik tahu bahwa prosesnya berjalan sesuai aturan, profesional, dan tidak ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.
Baca Juga : DPR Usul Pemerintah Beri ‘Karpet Merah’ bagi Truk Pupuk Subsidi di Sumatera Barat
Sementara itu, Mangihut Sinaga menegaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan, pengisian hakim MK memang dibagi ke tiga lembaga, yakni DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung.
“Kalau DPR memilih Adies Kadir, itu adalah kewenangan konstitusional DPR. Setiap lembaga punya ‘rumah’ sendiri untuk menentukan wakilnya,” ujar Mangihut.
Baca Juga : DPR Desak Pemerintah Hapus Kastanisasi Guru, Usul Semua Harus Berstatus PNS
Ia menambahkan, pengangkatan Adies Kadir juga dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan hakim MK setelah salah satu hakim memasuki masa pensiun pada awal Februari.
Baca Juga : Hanya Tersisa Puing, Korban Kebakaran 1 Ilir Harapkan Bantuan Pemerintah
“Tidak boleh ada kekosongan di Mahkamah Konstitusi. Negara harus memastikan lembaga ini tetap berjalan penuh. Karena itu DPR bergerak cepat,” katanya.
Mangihut menegaskan, seluruh tahapan telah dilalui secara sah dan berujung pada pengesahan dalam rapat paripurna DPR pada 27 Februari.
Baca Juga : Habib Syarief Minta Pemerintah Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT
“Prosedur lengkap, dibahas, diuji, dan disahkan dalam paripurna. Itu sah dan final,” pungkas legislator dapil Sumut ini.
(LS/Nusantaraterkini.co)
