Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron melontarkan kritik tajam terhadap rencana pengadaan mobil pikap impor dari India yang disebut-sebut akan digunakan untuk mendukung operasional program koperasi kelurahan dan percepatan misi “Nisamara Kuti”.
Herman menyoroti minimnya keterbukaan pemerintah terkait jenis kendaraan, spesifikasi teknis, hingga skema pengalokasian anggaran.
Baca Juga : Herman Khaeron Apresiasi Langkah Pemerintah Tahan Kenaikan Harga Komoditas Impor
Ia mengungkapkan, anggaran yang disiapkan mencapai ratusan miliar rupiah, dengan nilai impor kendaraan disebut menyentuh angka sekitar Rp100 miliar.
Baca Juga : DPR Apresiasi Kinerja BNI dan BTN, Minta Risiko Global dan Digital Diawasi Ketat
“Tidak pernah dijelaskan transportasinya jenis apa dan kualifikasinya apa. Ini anggaran besar, semestinya terbuka ke publik dan dibahas secara transparan bersama DPR,” tegasnya, Jumat (27/2/2026).
Herman menilai, setiap pengadaan dengan nilai signifikan wajib memenuhi asas transparansi, akuntabilitas, dan adaptabilitas. Ia mengingatkan, DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara, terlebih jika pengadaan tersebut berkaitan dengan program strategis nasional.
Baca Juga : DPR Usul Pemerintah Beri ‘Karpet Merah’ bagi Truk Pupuk Subsidi di Sumatera Barat
Menurutnya, percepatan pelaksanaan misi koperasi kelurahan memang penting untuk memangkas rantai distribusi yang panjang dan menjembatani kebutuhan dasar masyarakat. Namun, urgensi program tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prosedur dan kajian teknis yang memadai.
Baca Juga : DPR Desak Pemerintah Hapus Kastanisasi Guru, Usul Semua Harus Berstatus PNS
“Karena ini menyangkut uang rakyat, harus jelas dasar kajiannya, kebutuhan riilnya, dan dampaknya terhadap perekonomian nasional,” ujarnya.
Isu paling krusial, lanjut Herman, adalah keputusan untuk mengimpor kendaraan dari India di tengah kondisi industri otomotif nasional yang sedang lesu. Ia menilai kebijakan impor justru berpotensi menggerus peluang usaha dalam negeri.
Baca Juga : Sultan Najamudin Kritik Impor Pick Up India: Jangan Korbankan Industri Otomotif Nasional
Herman bahkan mengaitkan hal ini dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang selama ini mendorong penguatan industri nasional dan optimalisasi anggaran sebagai stimulus ekonomi domestik.
“Kalau ini bisa diserap oleh industri lokal, dampaknya akan jauh lebih besar. Ada value added, ada perputaran ekonomi, ada penyerapan tenaga kerja. Kalau impor, kita kehilangan instrumen pertumbuhan itu,” katanya.
Ia juga mempertanyakan aspek keberlanjutan kendaraan impor tersebut, mulai dari ketersediaan suku cadang, jaringan servis di daerah, hingga kesiapan distribusi ke desa-desa.
“Mobil itu butuh perawatan, butuh suku cadang. Kalau tidak ada perwakilan atau bengkel resminya di daerah, bagaimana nasib operasionalnya nanti?” terang Wakil Ketua BAKN DPR ini.
Herman menyatakan sependapat agar proses pengadaan ditunda sementara hingga ada keputusan resmi pemerintah yang disertai kajian komprehensif.
Ia menyebut sudah ada ribuan unit kendaraan yang masuk ke Indonesia, sehingga perlu kepastian hukum dan administratif sebelum program dijalankan lebih jauh.
Menurutnya, badan atau institusi pelaksana yang ditunjuk negara wajib memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip good governance.
“Ke depan, setiap rencana kegiatan harus berbasis kajian teknis yang memadai dan benar-benar bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai kebijakan strategis justru menimbulkan masalah baru,” pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
